Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020

Judul RUU Ciptaker Alokasikan Dana APBN untuk UMKM
Nama Media jawapos.com

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/06/2020/ruu-ciptaker-
alokasikan-dana-apbn-untuk-umkm/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-05 11:41:00
Ukuran 0

Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive

Ringkasan

Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) kemarin (4/6). Fokusnya adalah daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perwakilan pemerintah, DPR, dan DPD yang hadir sepakat
bahwa regulasi yang terbentuk harus memperkuat fungsi dan keberadaan UMKM.

RUU CIPTAKER ALOKASIKAN DANA APBN UNTUK UMKM

- Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) kemarin (4/6). Fokusnya adalah daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perwakilan pemerintah, DPR, dan DPD yang hadir sepakat bahwa regulasi yang terbentuk harus
memperkuat fungsi dan keberadaan UMKM.

"Poin-poin yang melemahkan UMKM sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU Ciptaker," ujar
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja di ruang baleg, kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, regulasi tentang UMKM bukanlah norma baru. Sebab, sudah ada UU lama
yang mengatur tentang UMKM, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008. Karena itu, RUU Ciptaker yang
menjadi usulan pemerintah harus memperkuat UU 20/2008. "Kalau memperkuat, kita tambah
sesuai usulan pemerintah. Tapi, jika mendegradasi, kita gunakan undang-undang existing,"
paparnya.

Poin penting dalam rapat kemarin menunjukkan iktikad baik semua pihak untuk memperkuat
UMKM. Melalui RUU Ciptaker, pemerintah diminta memberikan jaminan ruang berusaha. Yaitu
melalui kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, dan penerbitan sertifikat halal.

Termasuk memberikan insentif fiskal berupa alokasi khusus dari APBN (mandatory spending)
untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM. "Bila perlu, kita berikan fasilitas
pembebasan pajak selama setahun sejak didirikan," ujar Supratman.

169