Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020

Judul Buruh Minta Pemerintah Bangun Kawasan Industri yang Terintegerasi
Kebutuhan Pekerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Program Tapera
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/12143991/buruh-
minta-pemerintah-bangun-kawasan-industri-yang-terintegerasi-
kebutuhan
Jurnalis ACHMAD NASRUDIN YAHYA
Tanggal 2020-06-05 12:14:00
Ukuran 639x180mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive

Ringkasan

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih meminta pemerintah membangun
kawasan industri yang terintegrasi dengan kebutuhan dasar buruh. Permintaan itu menyusul
ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera) oleh Presiden Joko Widodo.

BURUH MINTA PEMERINTAH BANGUN KAWASAN INDUSTRI YANG
TERINTEGERASI KEBUTUHAN PEKERJA

JAKARTA, - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih meminta pemerintah
membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan kebutuhan dasar buruh. Permintaan itu
menyusul ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera) oleh Presiden Joko Widodo.

"Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan kebutuhan dasar buruh. Selama ini
kawasan industri tidak dibangun untuk sekaligus memenuhi kebutuhan pekerja, seperti hunian
dan fasilitas publik lain," ujar Jumisih dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).
Jumisih mengatakan, negara harus mengambil langkah tersebut dengan melakukan
pembangunan perumahan buruh di kawasan industri.

"Beban dana pembiayaan ini bisa dikenakan, baik kepada pihak swasta atau ditarik dari sumber
dana lain semisal BPJS Ketenagakerjaan," terang Jumisih.

FBLP mencatat, dana BPJS Ketenagakerjaan telah menembus Rp 431,9 triliun hingga 2019.Pada
tahun yang sama juga, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 29,2 triliun. Menurut
doa, investasi yang dilakukan menggunakan instrumen utama meliputi surat utang yang
mencatatkan porsi 61 persen, kemudian saham 19 persen, deposito 10 persen, dan reksadana
10 persen. Besaran dana yang ada dan keuntungan yang dihasilkan harus mulai dialihkan. Di
antaranya untuk membangun perumahan gratis atau setidaknya berbiaya terjangkau bagi
buruh..
168