Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 53
1 dari 1 halaman Omnibus Law Dorong Kemudahan Bisnis RI ke Peringkat 40
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan sejumlah
vitalnya kehadiran Omnibus Law di kondisi perekonomian terkini. Di mana, salah
satu manfaatnya, bisa mendorong kemudahan berbisnis Indonesia (ease of doing
business) ke peringkat 40.
"Saya tegaskan Omnibus Law ini bukan proyek, sama sekali bukan. Ini saya sebut
transformasi struktural," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2).
Kemudahan yang diatur dalam Omnibus Law bertujuan untuk menggenjot realisasi
investasi ke Indonesia. Dia mengungkapkan, sebenarnya minat investasi ke
Indonesia bisa mencapai Rp2.000 triliun, namun realisasinya hanya Rp800 triliun.
"Rp800 triliun itu tidak cukup memenuhi target (pertumbuhan) kita yang 7 persen
untuk investasi agar kita (pertumbuhan ekonomi) tumbuh minimal 6 persen,"
jelasnya.
Menko Airlangga menambahkan Omnibus Law juga akan menjadi solusi bagi
ribetnya perizinan Indonesia yang kerap tumpang tindih. Presiden Jokowi ,
lanjutnya, telah mengingatkan agar Indonesia tak lagi kalah dengan Vietnam dalam
hal menarik investor asing.
"Service level pemerintah pusat dan daerah tidak sama. Kalau pemerintah sudah
cepat dengan OSS (online single submission)," tuturnya.
Omnibus Law yang nantinya juga ada di bidang perpajakan, menurutnya, akan
semakin membuat Indonesia menarik di mata investor. Sebab, dalam Omnibus Law
Perpajakan, pemerintah akan memiliki tarif pajak kompetitif.
"Perpajakan nanti kita punya tarif mirip dengan Singapura untuk perusahaan
publik," imbuhnya.
[idr].
Page 52 of 117.
