Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 52

Title          KETUA APINDO: OMNIBUS LAW TAK HANYA SOAL BURUH &  PENGUSAHA, TAPI LAPANGAN
                              KERJA
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      27 Februari 2020
               Page/URL       https://www.merdeka.com/uang/ketua-apindo-omnibus-law-tak-hanya-soal-b uruh-
                              pengusaha-tapi-lapangan-kerja.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J. Supit menilai
               bahwa pro kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja di masyarakat tidak bisa
               disimplifikasi menjadi persoalan antara buruh dan pengusaha saja. Kebutuhan akan
               lebih banyak lapangan kerja dan ancaman lebih banyak angkatan kerja yang
               menganggur, juga jadi persoalan yang coba diselesaikan melalui beleid ini.

               "Kita harus ingat bahwa negara harus menjamin adanya lapangan kerja yang layak
               untuk masyarakatnya. Saat ini, tercatat 45,8 juta bekerja tidak penuh dan
               membutuhkan lapangan kerja. Ada 7 juta orang lebih pengangguran terbuka dan
               bukan hanya itu, ada 25 juta orang yang tercatat absolut berada di bawah garis
               kemiskinan . Ini juga perlu diperhatikan," kata Anton dikutip di Jakarta , Kamis
               (27/2) Menurutnya, pemerintah saat ini tidak memiliki banyak pilihan untuk
               menyelesaikan problem yang sangat kompleks tersebut. Apalagi Indonesia saat ini
               ada di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia, kondisi ekspor yang menurun,
               dan target penerimaan pajak yang belum tercapai.

               "Kelompok pencari kerja yang ada, selama ini seperti tidak terwakili dan tersuarakan
               padahal jumlahnya sangat banyak. Apa kita harus membiarkan mereka terus
               menerus terpinggirkan? Kan tidak bisa juga," katanya melanjutkan.

               Menurut Anton, Omnibus Law Cipta Kerja harus dibaca dan dipahami secara
               keseluruhan. Dari 79 Undang-Undang yang diperkirakan menghambat investasi,
               hanya tiga UU yang berkaitan dengan aturan ketenagakerjaan.

               "Tidak bisa kalau kita lihat hanya soal hubungan industrial saja. Ada masalah yang
               lebih besar yang di depan akan kita hadapi," katanya.

               Selain itu, sentimen penolakan yang dimunculkan saat ini seakan-akan
               mengorbankan buruh yang sudah bekerja. "Padahal tidak juga. Soal pesangon, saat
               ini Indonesia tingkatnya bisa dibilang salah satu yang tertinggi di dunia. Dalam RUU
               Cipta Kerja, ini saja masih tertinggi di Asia Tenggara selain Singapura," kata Anton
               menutup.



                                                       Page 51 of 117.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57