Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 28
DISNAKER BEKASI TURUNKAN TARGET IMTA IMBAS PANDEMI
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menurunkan target pendapatan dari retribusi
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagai imbas pandemi COVID-19.
"Banyak perusahaan yang menarik tenaga kerja asingnya akibat pandemi COVID-19 yang
berkepanjangan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Suhup di Cikarang, Kamis
(5/8).
Ia mengaku target penerimaan IMTA 2021 semula ditetapkan sebesar Rp34 miliar namun
terhitung sejak triwulan kedua sampai ketiga tahun ini terjadi penurunan hingga tidak mencapai
target.
"Triwulan pertama sebenarnya masih tercapai. Ini jadi evaluasi kami dan saya akan lapor ke
pimpinan untuk menurunkan targetnya, berapa target realistis selanjutnya sedang kita
rapatkan," katanya.
Target Rp34 miliar tersebut, kata dia, ditetapkan mengingat di tahun sebelumnya pihaknya
berhasil menerima pendapatan dari sektor ini sebesar Rp32 miliar namun pandemi COVID-19
berimbas pada penerimaan selanjutnya.
"Capaian tidak sesuai target, faktor utamanya karena mereka (tenaga asing) banyak yang ditarik
pulang ke negaranya," katanya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja setempat, ada 2.100 tenaga kerja asing yang bekerja di
Kabupaten Bekasi dan terdaftar sebagai objek wajib bayar IMTA karena telah mengajukan
perpanjangan izin.
"IMTA itu awalnya urus izinnya di Kementerian Ketenagakerjaan, setelah setahun masa kerja
mereka mengajukan perpanjangan ke kami," katanya.
Suhup mengatakan sesuai ketentuan setiap tenaga kerja asing berstatus wajib bayar IMTA
dikenakan retribusi sebesar 100 dolar AS dalam sebulan. "Semoga pandemi ini segera berakhir
agar penerimaan sektor IMTA kembali maksimal," katanya.
Selain itu, pihaknya juga tengah memonitoring perusahaan nakal yang tidak menyetorkan iuran
wajib BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan menggandeng kejaksaan negeri setempat.
"Bu Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan terkait program Bantuan Subsidi Upah
(BSU), makanya kita monitoring perusahaan untuk memastikan buruh yang berhak menerima
bantuan ini jangan sampai terlewatkan karena mereka juga pasti terdampak pandemi," demikian
Suhup. mohar
27
