Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 24
Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," jelas Putri.
Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
"Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," terang Putri.
Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-
hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah
sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam Kepmenaker 104 Tahun 2021 adalah
pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
jika pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha. "Tetapi PHK harus jalan
paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa
PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," tegasnya.
Putri memberi catatan, jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan,
maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah
tidak mampu.
"Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
pungkasnya.
23
