Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 22

Pertama, tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja.

              Kedua,  mengikuti  pelaksanaan  upah  pekerja  yang  dirumahkan  dalam  Perjanjian  Kerja  (PK),
              Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

              Bagi  perusahaan  yang  secara  finansial  tidak  mampu  membayar  upah  yang  biasa  diterima
              pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan
              cara  pembayaran  upah.  Kesepakatan  itu  dilakukan  dengan  ketentuan,  tetap  ada  upah  yang
              dibayarkan pada bulan tersebut.

              Penyesuaian  upah  berdasarkan  kesepakatan  merupakan  hasil  dialog  antara  pekerja  dan
              pengusaha yang dilakukan secara musyawarah dengan landasan kekeluargaan, transparansi,
              serta itikad baik.

              Adapun, kesepakatan penyesuaian upah yang dibuat secara tertulis memuat besaran upah; cara
              pembayaran  upah  yang  dapat  dilakukan  secara  sekaligus  atau  bertahap;  dan  jangka  waktu
              berlakunya kesepakatan.

              Pengusaha  diatur  untuk  menyampaikan  hasil  kesepakatan  tertulis  kepada  pekerja  dan
              melaporkan  kepada  dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
              ketenagakerjaan provinsi secara daring.

              Pelaporan dimaksudkan untuk keperluan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan
              hukum atas kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja.
              Perlu diketahui, beleid itu juga membuat pengecualian dalam hal penyesuaian besaran upah
              sebagai  dasar  penghitungan  hak  lainnya.  hak  jaminan  sosial,  hak  atas  akibat  pemutusan
              hubungan kerja, dan hak lainnya yang dapat diperhitungkan dengan upah, menggunakan nilai
              upah sebelum penyesuaian berdasarkan kesepakatan.
              Sebagai informasi, derdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 terdapat 19,10
              juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.

              Dengan  struktur  tenaga  kerja  meliputi;  pengangguran  karena  Covid-19  sebanyak  1,62  juta
              orang;  bukan  angkatan  kerja  650.000  orang;  sementara  tidak  bekerja  1,11  juta  orang;  dan
              penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 15,72 juta orang.

              Sumber : JIBI/Bisnis.com.



























                                                           21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27