Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 23

Judul               Ingat! Pekerja Dirumahkan Wajib Digaji Ya
                Nama Media          okezone.com
                Newstrend           Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
                Halaman/URL         https://economy.okezone.com/read/2021/08/16/320/2456129/ingat-
                                    pekerja-dirumahkan-wajib-digaji-ya?page=1
                Jurnalis            Michelle Natalia
                Tanggal             2021-08-16 08:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19,
              khususnya  pada  masa  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM).  Aturan
              tersebut  tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  (Kepmenaker)  Nomor  104
              Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus
              Disease 2019 (Covid-19).


              INGAT! PEKERJA DIRUMAHKAN WAJIB DIGAJI YA

              JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan hubungan kerja di masa pandemi
              Covid-19, khususnya pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

              Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor
              104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).

              Menurut  Ida,  pandemi  Covid-19  adalah  masalah  bersama  bagi  pemerintah,  pengusaha,  dan
              pekerja/buruh. Sehingga, penanganan dampak pandemi ini membutuhkan komitmen dan kerja
              sama semua pihak.
              Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah
              Anggoro  Putri,  mengatakan,  Kepmenaker  No.104  Tahun  2021  mencakup  3  hal.  Pertama,
              pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat
              kerja atau Work From Office (WFO). Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya.

              "Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
              yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
              Putri.






                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28