Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

yang dianut pemerintah saat ini masih tetap sama yaitu konsep trickle down effect, yaitu tetesan
kecil dari para pengusaha atau investor kepada para buruh atau pekerja. Dalam teori
pembangunan model ini mirip dengan teori modernisasi dari Rostow yaitu melewati 5 tahapan
dari masyarakat tradisional menuju konsumsi massa.

Secara umum dapat dilihat bahwa orientasi pemerintah adalah orientasi kapaitalistik.
Pertumbuhan ekonomi dan PDB yang tinggi sebenarnya tidak menjamin kesejahteraan sosial.
Salah satu buktinya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan setiap tahun
nyatanya tidak mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Menurut Oxfam (2017) 1 % orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 49 %
kekayaan seluruh orang Indonesia. Empat orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara
dengan 100.000 orang termiskin. Ini menunjukkan kapitalisme semakin kuat di negara ini. Spirit
kapitalisme ini tentu sangat bertolak belakang dengan semangat marhein bung karno dan
konsep nawa cita pemerintah.
Dilihat dari penamaan RUU ini bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sederhananya
judul RUU ini menunjukkan bahwa didalamnya pasti berisikan sejumlah pasal yang tujuannya
untuk melahirkan dan menciptkan lapangan kerja yang baru dan luas. Artinya jumlah
pengangguran akan ditekan dan berkurang. Akan tetapi, kalau ditinjau dengan pendekatan
hukum beyond the law dan aspek socio-legal RUU ini sebenarnya justru akan akan mengancam
hak pekerja (perbudakan buruh) dan akan merampas pekerjaan petani (misleading).

Untuk klaster ketenagakerjaan ada beberapa aturan dalam Omnibus Law yang dianggap akan
merugikan para pekerja. Kerugian pertama adalah hilangnya upah minimum kota dan
kabupaten. Hal itu terdapat pada pasal 88C draft RUU dimana upah minimum kabupaten/kota
dimungkinkan ditiadakan dan menjadikan upah minimum provinsi (UMP) sebagai satu-satunya
acuan.

Kerugian kedua adalah besaran pesangon PHK berkurang. Aturan pesangon yang ada dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap kurang implementatit karena banyak
pengusaha yang tidak mampu membayar pesangon sesuai dengan besaran dalam UU tersebut.
Oleh sebab itu, kata Menteri Tenaga Kerja peraturan ini perlu dirubah .

Kerugian ketiga adalah hapus izin cuti khusus. Seperti kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos
(Tempo.co) perempuan akan semakin jauh mendapatkan hak kesehatan dan reproduksinya.
Karena aturan izin cuti khusus dalam UU 13 tahun 2003 seperti izin keperluan menikah,
menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan, hingga ada anggota
keluarga meninggal dalam satu rumah dihapuskan dalam RUU Cipta Kerja.

Kerugian keempat adalah tidak jelasnya nasib outsourching. Hal itu ditandai dengan
penghapusan pasal 64 dan 65 UU ketenagakerjaan yang mengatur pekerja outsourching. Dan
yang terakhir pekerja terancam bisa dikontrak seumur hidup. Lagi-lagi adalah penghapusan
pasal 59 UU ketenagakerjaan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Selain kelima kerugian diatas yang dikhawatirkan menimpa para buruh atau pekerja, kerugian
juga akan menimpa para petani atau kerja-kerja rakyat yang sudah ada. Para pengusaha atau
investor akan menawarkan lapangan kerja dengan membangun usaha di lahan-lahan milik
petani. Sehingga pekerjaan tradisional seperti bersawah dan berkebun nanti akan berubah
menjadi pekerja di pabrik atau di perkebunan. Artinya, kedamaian dan kemerdekaan sebagai
petani biasa akan terenggut menjadi pekerja dibawah naungan pemilik modal dan pemilik alat
produksi.

Kerugian buruh dan ancaman pekerjaan rakyat adalah dua hal dari berbagai macam masalah
yang dikhawatirkan muncul dari RUU Omnibus Law. Masalah-masalah lain seperti kerusakan
lingkungan, eksploitasi SDA, agraria dan tata ruang, pesisir kelautan, potensi korupsi, sektor
191