Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

pangan, sektor kehutanan, hingga pelanggaran HAM adalah masalah-masalah lain yang belum
dibahas dalam tulisan ini.

Dari awal penyusunan RUU ini sebenarnya juga sudah ditemui sejumlah kejanggalan. Seperti
misalnya tidak dilibatkannya partisipasi publik dalam proses penyusunan draft. Hal ini tentu tidak
sesuai dengan prinsip demokrasi liberatif. Dan aturan partisipasi publik juga telah diatur dalam
UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 96. Proses legislasi yang tertutup dan terkesan sembunyi-
sembunyi berpotensi membuka ruang transaksional dalam penyusunan undang-undang.
RUU ini diduga sebagai bentuk akomodir pemerintah terhadap kepentingan kelompok
pengusaha untuk memperlancar bisnis mereka. Hellman dan Kaufman (2000) menyebutnya
dengan istilah state capture, yaitu kelompok tertentu (umumnya entitas bisnis) yang melakukan
pembayaran pribadi yang ilegal dan tidak transparan kepada pejabat publik untuk
mempengaruhi pembentukan undang-undang. Data juga menunjukkan 53 % anggota DPR (293
orang dari 560) berlatar belakang pengusaha. Artinya, bangsa ini semakin kokoh berada
ditangan para elit kapatalis. Istilah ekonomi pancasila, ekonomi kerakyatan, berdikari bung
karno, konsep ekonomi bung Hatta, semakin menjauh dari harapan.

Uraian diatas menyimpulkan bahwa RUU Omnibus Law adalah bentuk ketidakberpihakan negara
kepada rakyat kecil, dan malah berpihak kepada kepentingan pemodal. Oleh sebab itu, kekuatan
rakyat harus terus dikonsolidasikan untuk menggagalkan RUU ini menjadi UU. Karena problem
ini tidak hanya milik satu dua pihak saja tapi adalah problem bangsa Indonesia. Jadi, semua
elemen pro-rakyat perlu menyusun strategi dan membulatkan tekad untuk menyelamatkan
Indonesia dari kepentingan elit kapitalis..

192