Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 221
Judul Berulang Tahun Ke 51, Menaker Ida Fauziah Raih Gelar Doktor Ilmu
Pemerintahan
Nama Media rmol.id
Newstrend Menaker Raih Gelar Doktor
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/07/17/444057/berulang-tahun-ke-51-
menaker-ida-fauziah-raih-gelar-doktor-ilmu-pemerintahan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-18 00:05:57
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dia meraih gelar doktor dengan IPK 3,87 usai
memaparkan hasil penelitian disertasi berjudul "Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam
Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".
BERULANG TAHUN KE 51, MENAKER IDA FAUZIAH RAIH GELAR DOKTOR ILMU
PEMERINTAHAN
Berulang Tahun Ke 51, Menaker Ida Fauziah Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Laporan:
Ahmad Kiflan Wakik Jumat, 17 Juli 2020, 18:35 WIB Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah/Net Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan
setelah mempertahankan disertasinya di depan dewan penguji di kampus Institut Pemerintahan
Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Jumat (17/7).
Ida sukses meraih gelar itu dengan predikat nilai cumlaude atau sempurna setelah berhasil
mempertahankan disertasi berjudul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".
Kegermbiraan Ida semakin sempurna karena penyematan gelar doktor ilmu pemerintahan yang
diraihnya bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke 51. Ida mengatakan, banyak
pengalaman saat berkuliah di program S3. Terutama pengalaman dalam membagi waktu antara
kuliah dengan tugasnya sebagai menteri saat ini.
"Saya bersyukur karena akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar
doktor," ujar Ida dalam keterangannya.
Maksud penelitiannya iti, kata Ida, adalah untuk memahami kebijakan pengarusutamaan gender
di Indonesia, dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan pengarusutamaan gender
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Sehingga, mendapatkan pengembangan konsep
dari analisis tersebut.
220

