Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

"UU ini adalah UU yang merugikan kaum buruh dan memberikan kemudahan, sangat mudah,
ini UU karpet merah bagi kepentingan kapitalis atau invetasi asing ke Indonesia," kata Ketua
GSBI Rudi Abedaman saat ketika menggelar aksi di depan Gedung DPR, Kamis (16/7).

Rudi Abedaman mencontohkan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja memberikan peluang besar bagi
tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Bahkan, aturan itu memungkinkan TKA direkrut pada
bidang kasar.

Hal itu, kata dia, jelas merugikan buruh di Indonesia. Kesempatan kerja para buruh menjadi
menipis dengan masuknya TKA."Kalau di UU lama, itu masih ada pembatasan-pembatasan.
Pekerja asing hanya untuk tenaga ahli. Kalau sekarang melalui Omnibus Law, seluruh jenis
pekerjaan, itu bisa menggunakan TKA," ucap dia.

"Nah, ini ancaman bagi rakyat Indonesia. Kami bukan menolak TKA, tetapi di tengah jutaan
rakyat menganggur, di tengah lapangan kerja sulit, pekerjaan kasar itu bisa dikerjakan TKA,"
ucap Rudi Abedaman.

Berdasarkan pantauan, setidaknya terdapat ratusan orang dari GSBI dan FPR yang menggelar
aksi di depan Gedung DPR pada hari ini. Selain GSBPI dan FPR, tampak hadir ribuan orang dari
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hadir di depan Gedung DPR. Seperti GSBI dan
FPR, massa KASBI hadir untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Atas aksi gabungan dari
para buruh, Jalan Gatot Subroto dari arah Jembatan Gerbang Pemuda menuju Slipi lumpuh.
Polisi menutup total arus jalan tersebut karena massa membludak di lokasi.

Menurut Rudi, para buruh tidak ingin pembahasan RUU Omnibus Law tersebut dilanjutkan dan
disahkan menjadi Undang-undang. Pasalanya, ia menanggap, regulasi itu tidak berpihak kepada
kaum buruh. Sehingga memang sudah seharusnya pembahasan RUU tersebut tidak perlu
dilanjutkan lagi.

"Jadi aksi hari ini adalah untuk menyampaikan tuntutan kita ke DPR dan pemerintah, untuk
membatalkan proses pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker yang sedang digodok di DPR,"
ungkapnya.

Massa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Front Perjuangan
Rakyat (FPR), dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi menolak
Omnibus Law secara keseluruhan di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7). Massa
membawa berbagai poster dalam aksi menolak Omnibus Law. Misalnya poster yang menuliskan
tentang Omnibus Law lebih buruk daripada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Poster
lainnya berisikan tentang keinginan massa aksi mengesahkan UU Pekerja Rumah Tangga seraya
meminta pemerintah dan DPR mencabut pembahasan Omnibus Law.

Tidak hanya poster, massa aksi turut membawa spanduk berukuran sekitar 3X5 Meter. Spanduk
tersebut dipasang massa aksi di jembatan penyeberangan dekat depan gerbang utama Gedung
DPR RI. Dalam tulisannya di spanduk, massa menilai pemerintah bersama DPR tidak cakap
mengurus coronavirus disease 2019 (COVID-19). Namun, ketidakberesan mengurus COVID-19
justru dilengkapi dengan membahas Omnibus Law. "Alerta!!! Tak becus urus virus, yang dikebut
malah Omnibus," tulis massa pada spanduk yang dibentangkan di atas jembatan dekat gerbang
utama Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Seakan tak cukup poster dan spanduk, massa aksi turut membawa maskot gurita pada aksi di
depan Gedung DPR. Pada bagian kepala gurita tersebut massa menuliskan tuntutannya pada
aksi yakni menolak Omnibus Law. (mg10/jpnn).

311