Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

Judul Kisruh RUU Ciptaker: Pemerintah Dinilai Tidak Terbuka
Nama Media bisnis.com

Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20200717/12/1267161/kisruh-ruu-
ciptaker-pemerintah-dinilai-tidak-terbuka-
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-07-17 08:23:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan diri dari tim teknis yang
membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dalam unsur tripartit.

Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang Industri
(Kadin).

KISRUH RUU CIPTAKER: PEMERINTAH DINILAI TIDAK TERBUKA

, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai polemik muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU
Ciptaker) disebabkan karena pemerintah tidak terbuka kepada pemangku kepentingan.
"Jangan alergi dengan berunding. Masalah utama penyelesaian RUU Omnibus Law adalah
komunikasi dengan masyarakat, termasuk di kluster Ketenagakerjaan. Menurut saya, kita harus
berpikir secara nasional ke depannya. Baik pemerintah, pengusaha, dan SP bisa lebih
berkomunikasi," tuturnya kepada Bisnis , Kamis (16/7/2020).
Hal tersebut, sambungnya, kontraproduktif dengan tujuan RUU Ciptaker sendiri. Pasalnya,
harapan investasi untuk dapat berbondong-bondong masuk ke Indonesia bisa batal lantaran
suasana yang tidak kondusif dan kepastian hukum yang belum rampung.

Terlebih lagi, krisis perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19) juga mesti menjadi
pertimbangan dalam proses pembahasan RUU Ciptaker. Para investor dinilai belum juga
memberikan kepastian terkait dengan rencana investasi ke depan dengan adanya pandemi ini.

"Kalau pun aturan ini selesai Agustus [2020], belum tentu dapat menarik investor yang juga
terdampak Covid-19. Investasi tidak secara otomatis akan masuk karena ini ada krisis global.
Bagusnya, [pemerintah ] tidak usah terburu-buru dan memulai pembicaraan dengan serikat
pekerja serta akademisi," lugasnya.

Ketika ditanya Bisnis soal tindak lanjut pemerintah atas polemik yang sedang berlangsung,
pihak Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa memberikan jawaban.

324