Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 328
Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual. Pendemo menilai, Omnibus Law adalah ancaman bagi seluruh rakyat, tidak hanya
rakyat akan tetapi juga ancaman bagi lingkungan hidup.
"Singkat kata Omnibus Law adalah produk pemiskinan yang struktural dan sistematis,
bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita bangsa, mensejahterakan rakyat," katanya
Dalam aksi itu meteka juga mendesak DPRD Kabupaten Banyumas menolak Omnibus Law Cipta
Kerja dengan cara untuk ikut tanda tangan dan memberi keterangan resmi. Perwakilan pendemo
kemudian ditemui Ketua Komisi 2, Subagio dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyerahkan
pernyataan sikap dan draf dokumen yang memgkritisi RUU tersebut.
Subagio menyatakan akan meneruskan runtutan pendemo ke DPR RI melalui sekretariat
DPRD.(G22-20)
caption:
TOLAK OMNIBUS LAW: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat
Bergeraklah Basnyumas (Semarak) melakukan aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di
depan halaman kantor DPRD Banyumas, Kamis (16/7).(20)
327
