Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 327

Judul               Pembahasan RUU Cipta Kerja Diminta Dihentikan
                 Nama Media          Suara Merdeka

                 Newstrend           Omnibus Law
                 Halaman/URL         Pg16
                 Jurnalis            20
                 Tanggal             2020-07-17 08:04:00
                 Ukuran              102x186mmk
                 Warna               Hitam/Putih
                 AD Value            Rp 13.464.000
                 News Value          Rp 67.320.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Negatif

              Narasumber

              neutral  -  Fatkhul  Firdausy  (Koordinator  Aksi)  Masyarakat  menilai  kalau  pariemen  maupun
              pemerintah tidak punya niat untuk melindungi rakyatnya. Omnibus Law bersifat eksploitatif
              positive  -  Fatkhul  Firdausy  (Koordinator  Aksi)  Singkat  kata  Omnibus  Law  adalah  produk
              pemiskinan yang struktural dan sistematis, bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita bangsa,
              mensejahterakan rakyat



              Ringkasan

              Puluhan mahasiswa Purwokerto tang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergeraklah
              Banyumas (Semarak) menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tuntutan itu disampaikan saar
              menggelar aksi demontrasi di depan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
              Banyumas, Kamis (16/7). Penolakan itu juga dituangkan dalam sejymlah poster dan spanduk
              yang dibawa



              PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA DIMINTA DIHENTIKAN

              Puluhan mahasiswa Purwokerto tang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergeraklah
              Banyumas (Semarak) menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tuntutan itu disampaikan saar
              menggelar aksi demontrasi di depan halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
              Banyumas, Kamis (16/7).

              Penolakan itu juga dituangkan dalam sejymlah poster dan spanduk yang dibawa. Di antaranya,
              mereka menilai Dewan Penindas Rakyat, Gagalkan Omnibus Law, Omnibusuk. Koordinator Aksi
              Fatkhul Firda-usy mengatakan, RUU Cipta Kerja dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam
              substansi.

              "Masyarakat menilai kalau pariemen maupun pemerintah tidak punya niat untuk melindungi
              rakyatnya. Omnibus Law bersifat eksploitatif," katanya

              Menuutnya, pembahasan produk legislasi pro-penguasa dan pengusaha dianggap tergesa-gesa
              dan mengabaikan legislasi yang dibutuhkan rakyat. Seperti RUU Pengakuan dan Perlindungan

                                                           326
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331