Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

Di sisi lain, hubungan antara serikat pekerja dan pengusaha di dalam Tim Teknis Omnibus Law
RUU Ciptaker yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut memang sudah tidak
harmonis dalam beberapa waktu belakangan.

Dalam pertemuan pertama tim awal Juli 2020 lalu, pihak Apindo dan Kadin mengembalikan
konsep tertulis yang diserahkan oleh serikat pekerja. Hal itu, merupakan awal dari
ketidaksesuaian tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan setidaknya
terdapat 4 alasan KSPI dan KSPSI mengundurkan diri dari Tim Teknis.

Pertama , tim tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan
apapun, melainkan hanya mendengarkan masukan dari masing-masing unsur.

Kedua , unsur Apindo/Kadin dianggap arogan dengan mengembalikan konsep RUU usulan dari
unsur serikat pekerja serta tidak mau menyerahkan usulan konsep Apindo/Kadin secara tertulis.
Ketiga , ada kesan pembahasan akan dipaksakan selesai pada 18 Juli 2020. Dengan jumlah
pertemuan hanya 4-5 kali, kata Said, serikat buruh menilai tidak mungkin membahas pasal-
pasal yang sedemikian berat hanya dalam 4-5 kali pertemuan.

Keempat , lanjut Said, masukan yang disampaikan hanya sekedar ditampung. Tidak ada
kesepakatan dan keputusan apapun dalam bentuk rekomendasi dalam menyelesaikan substansi
masalah Omnibus Law.

Di sisi lain, pihak Apindo-Kadin berpendapat berbeda. Dalam siaran pers kedua pihak yang
diterima Bisnis , dikatakan dokumen yang diserahkan KSPI dalam Pertemuan Tripartit belum
mewakili seluruh SP/SB yang hadir "Dokumen yang diserahkan KSPI dalam Pertemuan Tripartit
yang katanya mewakili 'pekerja', setelah dikonfirmasi oleh pimpinan rapat Tripartit, ternyata
belum mewakili seluruh SP/SB yang hadir. Di samping itu, dokumen tersebut bukanlah sebuah
konsep, melainkan dokumen tersebut berjudul 'Cabut Klaster Ketenagakerjaan Dari RUU Cipta
Kerja'," tulis pihak Apindo-Kadin.

Dengan demikian, lanjutnya, pihak pengusaha harus menghormati hal tersebut dengan
mengembalikan dokumen tersebut.
Selain itu, dalam undangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan untuk Pertemuan Tripartit
mengenai RUU Cipta Kerja, dikatakan tidak terdapat agenda untuk tukar-menukar dokumen
konsep, melainkan pertemuan lanjutan untuk membahas pasal per pasal dalam RUU Cipta Kerja
kluster Ketenagakerjaan.

Adapun, Apindo-Kadin juga telah menyerahkan sikap dan pandangan pihak pengusaha kepada
Pemerintah terkait dengan pasal-pasal yang ada di RUU Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2020, tren jumlah tenaga kerja di Tanah Air
bergerak positif dengan terus mencatatkan penambahan selama 3 tahun terakhir.

Saat ini, jumlah total tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama sampai dengan Februari
2019 sekitar 129 juta, bertambah sekitar 2 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya..

325