Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 70
negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Paling
utama adalah mengenai masalah upah. Masalah upah itu akan menghapus upah minimum
kabupaten dan sektoral kabupaten. UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota) itu dibagi-
bagi ada yang manufaktur, otomatis dan lainnya. Kan pasti berbeda dong upah antar sektoral.
Nah di Omnibus Law itu dihapus
positive - Joko Widodo (Presiden) Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari
kerja, target kita harus selesai sehingga saya minta time line yang jelas kemudian bersama
persoalan-persoalan yang ada agar segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan
positive - Piter Abdullah (Ekonom Centre of Reforms on Economics) Ini mengingatkan kita
seperti Revisi UU KPK, sangat lancar di DPR, tetapi kemudian menimbulkan gejolak di luar DPR.
Saya khawatirkan Omnibus Law bisa seperti itu, karena apa, karena omnibus law ini kelemahan
utamanya adalah tidak dikomunikasikan secara intensif sejak awal dan ingin cepat
Ringkasan
Jakarta - Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law kembali menjadi topik
pembicaraan setelah didemo kelompok buruh pada Kamis (16/7/2020). Mereka menyampaikan
rasa kecewa karena pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan tertutup.
SOAL RUU OMNIBUS LAW INDONESIA: KONTROVERSI, PRO KONTRA, KAPAN
DISAHKAN?
Jakarta - Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law kembali menjadi topik
pembicaraan setelah didemo kelompok buruh pada Kamis (16/7/2020). Mereka menyampaikan
rasa kecewa karena pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan tertutup.
"Pertama kita agak sedikit kecewa, ya, kepada pimpinan dan wakil-wakil rakyat di DPR RI. Di
mana, sebenarnya aspirasi jauh sebelum hari ini, sejak 13 Januari kita sudah menyampaikan
sikap kita kepada Baleg DPR RI saat itu," kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.
Menurut Nining para buruh harus tahu RUU Omnibus Law yang sedang disiapkan pemerintah
saat ini. RUU Cipta Kerja dinilai sangat cacat prosedural dan sangat bertentangan dengan
konstitusi negara. RUU juga dinilai menghilangkan prinsip perlindungan, kesetaraan, keadilan,
kesejahteraan, demokrasi.
Pembahasan dan tanggapan tentang RUU Omnibus Law sebetulnya sudah sangat sering dibahas
berbagai media. Namun masih saja ada yang bingung apa sih sebetulnya RUU Omnibus Law?
Apakah RUU Omnibus Law hanya membahas soal buruh.
Berikut penjelasan soal RUU Omnibus Law menyangkut kontroversi, isi, dan pro kontra:
A. RUU Omnibus Law kontroversi RUU Cipta Kerja (Ciptaker) sebetulnya satu dari empat
Omnibus Law yang diusulkan pemerintah pada DPR. Tiga RUU Omnibus Law lainnya adalah soal
perpajakan, ibu kota baru, dan kefarmasian yang semuanya masuk dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) 2020.
Kontroversi RUU Omnibus Law yang membahas cipta kerja muncul karena pasal yang dianggap
tidak memihak kalangan buruh. RUU Ciptaker sangat berpihak pada pengusaha yang diharapkan
bisa meningkatkan iklim investasi.
69
