Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 71
Berikut pasal dan pembahasan RUU Omnibus Law yang menimbulkan kontroversi: 1.
Penggunaan tenaga outsource atau alih daya Berbeda dengan UU Nomor 13 tahun 2003,
tenaga outsource bisa digunakan di berbagai bidang termasuk proses produksi. Namun nasib
pekerja outsource akan rawan ketidakpastian dan mungkin minim perlindungan.
"Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruh yang dipekerjakannya
didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya," tulis RUU Cipta Kerja pasal 66
ayat satu dan dua.
2. Aturan upah bagi pekerja RUU Omnibus Law memuat pasal terkait aturan pengupahan yang
banyak ditentang kalangan pekerja. Aturan ini dinilai sangat berpihak pada kalangan pengusaha
dan memandang buruh tak lebih dari mesin produksi.
"Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil," tulis RUU Cipta Kerja pasal
88 B.
Selain itu, RUU Omnibus Law mengubah ketentuan upah minimum yang akan diterima buruh.
Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah
dilakukan provinsi serta kabupaten/kota.
"Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi," tulis RUU Cipta Kerja pasal 88 C.
3. Sanksi administratif bagi pengusaha RUU Omnibus Law hanya menetapkan sanksi
administratif bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, misal dalam bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengusaha tak lagi bisa dikenai sanksi pidana jika ketahuan
melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain.
"Pemerintah pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja
tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup," tulis RUU Cipta Kerja pasal 77.
B. RUU Omnibus Law pro kontra Omnibus Law kali pertama tercetus saat pelantikan Presiden
Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya 2019-2024. Jokowi menyebut UU Cipta
Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM sebagai omnibus law.
"Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi
beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja
langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan
langsung direvisi," kata Jokowi.
Kepala Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia-timor Leste Frederico Gil Sander menilai RUU
Omnibus Law bisa menjadi sarana pemulihan ekonomi. Terutama pada bidang yang mengalami
dampak negatif pandemi virus corona.
"Kunci ke ranah pemulihan dengan baik adalah regulasi, keterampilan, dan infrastruktur. Kita
banyak bicara RUU Omnibus sebagai turbo charger. Ini jadi bensin utama untuk pemulihan,"
kata Frederico.
Namun kalangan buruh tetap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena mengandung pasal
yang merugikan pekerja. Yang paling utama adalah pasal terkait upah yang menghapus upah
minimum kabupaten/kota.
70
