Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 72
"Paling utama adalah mengenai masalah upah. Masalah upah itu akan menghapus upah
minimum kabupaten dan sektoral kabupaten. UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota)
itu dibagi-bagi ada yang manufaktur, otomatis dan lainnya. Kan pasti berbeda dong upah antar
sektoral. Nah di Omnibus Law itu dihapus," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.
Sikap senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal,
yang tidak setuju dengan penerapan RUU Omnibus Law. Menurutnya, RUU Cipta Kerja tidak
memberikan kepastian kerja, jaminan sosial, dan pendapatan.
C. RUU Omnibus Law kapan disahkan? Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga saat ini masih
dibahas DPR dan mendapat sejumlah tanggapan dari masyarakat. Sebelumnya Jokowi
menargetkan RUU Omnibus Law selesai sebelum 100 hari kerja Kabinet Indonesia Maju.
"Kita menargetkan omnibus law ini selesai sebelum 100 hari kerja, target kita harus selesai
sehingga saya minta time line yang jelas kemudian bersama persoalan-persoalan yang ada agar
segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," kata Jokowi.
Beberapa pihak khawatir pengesahan RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang tidak akan
memberi banyak manfaat untuk masyarakat. Proses penyusunan yang terburu-buru dan tidak
meminta saran dari pihak yang berkepentingan berisiko menyebabkan aturan menjadi polemik
"Ini mengingatkan kita seperti Revisi UU KPK, sangat lancar di DPR, tetapi kemudian
menimbulkan gejolak di luar DPR. Saya khawatirkan Omnibus Law bisa seperti itu, karena apa,
karena omnibus law ini kelemahan utamanya adalah tidak dikomunikasikan secara intensif sejak
awal dan ingin cepat," kata Ekonom Centre of Reforms on Economics (CORE) Indonesia Piter
Abdullah.
Tonton video 'Begini Prosesnya Jika RUU HIP Dicabut dari Prolegnas': (pay/erd) omnibus law
ruu omnibus law ruu cipta kerja ruu ciptaker presiden jokowi buruh dpr.
71
