Page 112 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 112
Struktur dan skala upah juga dimasukkan dalam Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Dalam beleid ini, pemerintah menyerahkan penyusunan struktur dan skala
upah sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
Menurut Adi pengaturan ini telah direkomendasikan pada UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan
memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Untuk itu, pelaku usaha wajib melampirkan
struktur dan skala upah kepada Kemnaker dan memberitahukan kepada seluruh pekerja.
Menurut Adi saat ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan berdasarkan
kinerja dan produktivitas yang bisa dinilai sebagai pelaksanaan aturan dari struktur dan skala
upah.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengungkapkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah berkenaan dengan struktur dan skala
upah ini sudah sangat terlambat.
Ia menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar tidak pernah ada atau tidak pernah
terdengar. “Sanksi tidak pernah ada, kalau ada apakah pernah dipublikasikan,” kata Elly kepada
KONTAN, Rabu (24/11).
Dengan tidak adanya sanksi yang terdengar, hal ini membuat pelanggaran pembayaran upah
terus terjadi.
111
