Page 109 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 109
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz mengklaim, struktur
dan skala upah telah diterapkan sejak lama oleh pelaku usaha. Sebab penyusunan struktur dan
skala upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan. Aturan ini kembali diterapkan dalam PP 36/2021. "Struktur dan skala upah sudah
dilaksanakan dan diimplementasikan sudah lama," ujar Adi saat dihubungi KONTAN, Rabu
(24/11).
Adi menerangkan, struktur dan skala upah diharuskan lebih besar dari upah minimum. Oleh
karena itu bila perusahaan membayar upah lebih dari upah minimum, artinya telah mengikuti
struktur dan skala upah.
Struktur dan skala upah juga dimasukkan dalam Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Dalam beleid ini, pemerintah menyerahkan penyusunan struktur dan skala
upah sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
Menurut Adi pengaturan ini telah direkomendasikan pada UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja, pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya dengan
memperhatikan kemampuan dan produktivitas. Untuk itu, pelaku usaha wajib melampirkan
struktur dan skala upah kepada Kemnaker dan memberitahukan kepada seluruh pekerja.
Menurut Adi saat ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan berdasarkan
kinerja dan produktivitas yang bisa dinilai sebagai pelaksanaan aturan dari struktur dan skala
upah.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengungkapkan sosialisasi yang dilakukan pemerintah berkenaan dengan struktur dan skala
upah ini sudah sangat terlambat.
Ia menjelaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar tidak pernah ada atau tidak pernah
terdengar. "Sanksi tidak pernah ada, kalau ada apakah pernah dipublikasikan," kata Elly kepada
KONTAN, Rabu (24/11).
Dengan tidak adanya sanksi yang terdengar, hal ini membuat pelanggaran pembayaran upah
terus terjadi.
Syarat dan Ketentuan Penerapan Struktur dan Skala Upah
1. Bila perusahaan menetapkan upah tanpa komponen upah tanpa tunjangan, struktur dan skala
upah dalam penetapan upah tanpa tunjangan
2. Bila perusahaan menetapkan upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan, maka struktur
dan skala upah yang jadi pedoman adalah upan pokok
3. Pengusaha wajib menetapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas.
4. Struktur dan skala upah di perusahaan wajib diberitahukan kepeda pekerja/buruh secara
perorangan.
5. Struktur dan skala upah yang diberitahukan, sekurang-kurangnya adalah struktur dan skala
upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan pekerja yang bersangkutan.
Sumber: PP 36/2021 tentang Pengupahan
108
