Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

UMK NAIK 0,15 PERSEN, BURUH KEBERATAN

Perwakilan Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian(Humatan)Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Temanggung menggemduk kantor bupati setempat Mereka
menyampaikan ketidakpuasannya terkait penentuan UMK 2022 di Ruang Gajah, Pendopo Djenar,
Rabu (24/11).

Sekretaris DPC Humatan Temanggung Wahyudi menyampaikan ketidakpuasannya terhadap
upah minimum kabupaten (UMK) Temanggung 2022 yang naik 0,15 persen atau hanya Rp 2.832.
Sedangkan UMK tahun ini hanya di angka Rp 1.885.000. Artinya tahun depan hanya meningkat
menjadi Rp 1.887.832.

"Logika berpikirnya gini, rata-rata provinsi saja naiknya 0,78 persen. Rata-rata nasional 1,09
persen. Inflasi kita 1,28 persen. Apa tidak kasihan terhadap nasib para buruh? Ini kan tidak
manusiawi. Daya belinya jadi berkurang. Maka, kami menolak dan tidak mau menandatangani
berita acara itu," tegasnya.
Pihaknya ingin agar kenaikan UMK bisa di angka 3 - 3,5 persen atau Rp 57.000 - Rp 70.000. Hal
tersebut didasarkan pada batas atas di PP 36 yaitu kenaikan UMK yang tidak boleh melebihi
batas atas Rp 2.025700 asal terjadi kesepakatan antara serikat pekerja dengan perusahaan.

"Jadi kami minta rekomendasi bupati untuk disampaikan ke gubernur dengan kenaikan sejumlah
sekian. Kami hanya mohon itu saja," tandasnya.

Wahyudi mengaku, telah bertemu beberapa pemilik perusahaan. Berdasarkan pengakuannya,
para owner mengaku tidak keberatan dengan kenaikan UMK yang diajukannya. Namun, yang
menyatakan keberatan justru dari Apindo.

"Kami sudah kontak dan berkomunikasi dengan pemilik perusahaan-perusahaan dan mereka
tidak masalah. Jadi ketika buruh dan owner sudah sepakat; kenapa pemerintah menghalang-
halangi dan mempersulit kami? Kenapa kami juga dipersulit Apindo yang notabene bukan
pengusaha dan juga sama -sama buruh?" jelasnya.

Menyikapi permintaan ini. Bupati Temanggung HM Al Khadziq mengatakan akan memberi waktu
kembali kepada serikat pekerja dan para pengusaha untuk duduk kembali membicarakan dan
membuat kesepakatan.

"Jika sampai akhir bulan tklak ada kesepakatan, nanti kita sampaikan kepada gubernur bahwa
di Temanggung tidak terjadi kesepakatan antara buruh dengan perusahaan. Kalau bupati disuruh
memveto dan mengambil keputusan.sendiri yang bukan merupakan kesepakatan keduanya, itu
rasanya tidak bijak. Karena ini kewenangannya gubernur," pungkasnya. (nan/lis)

Caption:
TAK PUAS UMK: DPC Hukatan Temanggung audiensi dengan Bupati Temanggung HM Al Khadziq
di Ruang Gajah, Pendopo Djenar, Rabu (24/11).

105