Page 108 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul Struktur dan Skala Upah Memantik Polemik
Nama Media Kontan
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Abdul Basith Bardan
Tanggal 2021-11-25 04:42:00
Ukuran 197x286mmk
Warna Warna
AD Value Rp 65.995.000

News Value Rp 197.985.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan) Struktur
dan skala upah sudah dilaksanakan dan diimplementasikan sudah lama

negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Sanksi tidak pernah ada, kalau ada apakah pernah dipublikasikan

Ringkasan

Pengusaha mengklaim sudah tetapkan struktur upah, tapi buruh tetap tak terima Penerapan
struktur dan skala upah yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan mulai mengundang polemik baru. Struktur dan skala upah ini menjadi populer
belakangan ini lantaran menjadi rujukan bagi pekerja dengan masa kerja di-atas 12 bulan agar
tidak mengacu pada upah minimum.

STRUKTUR DAN SKALA UPAH MEMANTIK POLEMIK

Pengusaha mengklaim sudah tetapkan struktur upah, tapi buruh tetap tak terima Penerapan
struktur dan skala upah yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan mulai mengundang polemik baru. Struktur dan skala upah ini menjadi populer
belakangan ini lantaran menjadi rujukan bagi pekerja dengan masa kerja di-atas 12 bulan agar
tidak mengacu pada upah minimum.

Setelah menetapkan acuan kenaikan upah hanya sebesar 1,2% Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mewajibkan perusahaan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah bagi
pekerja di atas 12 bulan.
Tak main-main, Kemnaker mengancam sanksi pidana 4 tahun kurungan atau denda Rp 100 juta
- Rp 400 juta bagi pengusaha yang membayar upah pekerja dibawah nilai upah minimum.
Dengan demikian perusahaan tersebut juga telah melanggar kebijakan struktur dan skala upah

107