Page 160 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 160

Menurutnya, angka UMK di wilayahnya kini sudah cukup tinggi, yakni Rp 4,2 juta, di atas UMK
              wilayah Kota Bogor yang senilai Rp4,1 juta. Pasalnya, tahun,lalu angka UMK wilayah Kota Bogor
              juga tidak mengalami kenaikan. "Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7
              persen," kata Ade Yasin.

              Namun, Pemkab Bogor belum menggelar rapat pleno untuk membahas kenaikan UMK tahun
              2022,  meski  seharusnya  ditetapkan  25  November  2021,  seperti  tertuang  dalam  Peraturan
              Pemerintah (PP) Nomor 16 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

              Sementara,  Wakil  Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Kabupaten  Bogor,  Nanda
              Iskandar,mengatakan,  mayoritas  pengusaha  berat  menaikkan  upah  lantaran  kondisi
              perekonomian  saat  ini  belum  seutuhnya  pulih  dari  imbas  pandemi.  "Selanjutnya  juga  harus
              melaksanakan  PP  Nomor  36  Tahun  2021  secara  konsisten  dan  tidak  berpihak.  Karena
              menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya," terang Iskandar.

              Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya
              pembatasan  aktivitas  masyarakat  selama  pandemi  Covid-19.  Pasalnya,  selama  tahun  2020,
              pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

              Kemudian,  80  persen  perusahaan  tercatat  mengalami  penurunan  pendapatan,  sehingga
              berpengaruh  pada  operasional  perusahaan.  Akibatnya,  sebanyak  10.271  pekerja  terpaksa
              dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

              Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemkab Bogor, seperti
              memangkas  banyak  alur  birokrasi  untuk  kemudahan  berinvestasi,  penundaan  pajak  atau
              retribusi daerah.












































                                                           159
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165