Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Hadi Purnomo menegaskan, para buruh akan melakukan demo lanjutan jika tuntutan mereka
belum dipenuhi.
Buruh lainnya, Lutfi Mulyono usai pertemuan mengungkapkan bahwa, segala sesuatunya sudah
disampaikan pada pertemuan.

"Bahkan mekanisme-mekanisme yang dilakukan Depeprov sudah kita sampaikan. Bahwa sama
sebenarnya, Apindo berdalih bahwa dia tidak ada kenaikan UMK. Di provinsi juga begitu,
Apindonya juga tidak mengusulkan, tapi kan Gubernur mengambil sikap naik 1,22 persen. Lha
kenapa Bupati di Jombang tidak bisa seperti itu, kalau UMP memang kewenangannya Gubernur,
tapi kalau UMK, ini kewenangan Bupati untuk menentukan rekom ke Gubernur," papar Lutfi
Mulyono.

Sementara itu kalangan pengusaha di Jombang merasa keberatan dengan tuntutan buruh yang
meminta kenaikan UMK Jombang sebesar 10 persen.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jombang, Joko Herwanto mengatakan,
pihaknya menghormati mekanisme yang sudah ada, yakni peraturan pemerintah yang mengatur
proses penghitungan atau penyesuaian UMK tahun 2022.

"Dan kita sudah melaksanakan sidang DPKab, di mana semua unsur terlbat. Ada perwakilan dari
buruh, dari pengusaha, maupun unsur pemerintah dan akademisi," kata Joko Herwanto.

Ia menambahkan, pada saat sidang pleno, terjadi dinamika adanya perbedaan-perbedaan
aspirasi, baik itu aspirasi dari pengusaha maupun aspirasi dari buruh.

"Pada ujungnya, ketika keputusan sudah diambil, dan mekanisme yang ditempuh adalah
mekanisme voting, itupun atas usulan perwakilan dari buruh. Pada akhirnya diputuskan bahwa,
berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, UMK Jombang masih tetap tidak ada kenaikan. Dengan
dasar, UMK Jombang sudah berada di batas atas upah minimum yang ditetapkan dari PP Nomor
36 Tahun 2021," beber Joko Herwanto.

Dikatakannya, semua pihak yang terlibat dalam Dewan pengupahan Kabupaten Jombang,
termasuk dari serikat buruh juga telah menandatangani berita acara.

Disinggung lebih lanjut ketika UMK Jombang 2022 naik, apakah ada potensi perusahaan-
perusahaan di Jombang akan mengalami kolap atau seperti apa, Joko Hernanto kemudian
menjelaskan, hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021.
"Sementara kita berharap, semua ada landasan hukumnya, ada aturannya. Yang kedua, hari ini
dengan UMK yang Rp. 2.654.000 ini kita semua tahu, sudah berat. Apalagi kalau dipaksa naik,
semakin berat," tandasnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Priadi mengatakan, pada dasarnya pihaknya
memahami dinamika yang ada di para buruh.

"Tetapi karena kita ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, khususnya Pasal
34 ayat 6, yang menyatakan bahwa jika UMK tahun berjalan itu sudah di atas batas atas, maka
Bupati merekomendasikan kepada Gubernur, sama dengan UMK tahun berjalan," pungkas
Priadi.(rif).

154