Page 151 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 151
NTT untuk tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan mensosialisasikan kepada pihak terkait
serta memonitoring pelaksanaannya.
GUBENUR VIKTOR LAISKODAT TELAH MENETAPKAN UMP NTT 2022
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT
Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 392/KEP/HK/2021 tanggal 19
November 2021. Penetapan tersebut didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT,
yakni sebesar Rp.1.975.000. Penetapan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
NTT untuk tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan mensosialisasikan kepada pihak terkait
serta memonitoring pelaksanaannya.
Sektetaris Daerah (Sekda) NTT, Benediktus Polo Maing dalam keterangan Pers Selasa (23/11)
menjelaskan, penetapan UMP tersebut dilakukan setelah mendengar usulan Dewan Pengupahan
Provinsi NTT yang dibentuk melalui SK Gubernur pada bulan Juli 2021 lalu.
"Dewan pengupahan ini terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha atau pemberi kerja
dalam hal ini Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia).Lalu dari unsur pekerja atau penerima kerja
yang diwakili Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
Kemudian dari unsur buruh, ada Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia. Tugas tim ini adalah menghitung UMP dan mengusulkan kepada Gubernur.
Atas dasar usulan tersebut, Gubernur tetapkan UMP, " ungkap Sekda Benediktus.
Lebih lanjut, Sekda Ben Polo Maing mengungkapkan ada kenaikan dalam UMP Tahun 2022 yakni
sebesar Rp. 25.000 dibandingkan tahun 2021. Perhitungan kenaikan ini didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Beberapa indikator yang dipakai dalam perhitungan UMP adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi,
perhitungan batas atas dan batas bawah upah serta upah Minimum tahun berjalan. Batas atas
adalah 2.500.000 rupiah dan batas bawah 50 persen dari batas atas atau 1.250.000 rupiah. Ada
rumus untuk hitung semua ini. Untuk pertumbuhan ekomominya dihitung dari kuartal IV tahun
2020 serta kuartal I, II dan III tahun 2021. Sedangkan inflasi dihitung dari September 2020
sampai Septemeber 2021 year on year (YoY). Dengan formulasi ini, tim bekerja untuk hitung
(UMP) di NTT," jelas Sekda Benediktus.
Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan UMP, Sekda Ben Polo Maing tegaskan ada tim
kerjasasma tripartit baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ada tiga unsur dalam lembaga itu
yakni Pemerintah, Pemberi Kerja dan Penerima kerja.
"Jika ada persoalan antara pemberi kerja dan penerima kerja, pengaduan dari pekerja
disampaikan kepada Pemerintah yakni Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Lalu
pengawas fungsional dari dinas memfasilitas proses mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru
diangkat ke lembaga tripartit. Kalau tidak selesai lagi di tripartit, diteruskan ke pengadilan
hubungan industrial untuk selesaikannya. UMP ini jadi acuan minimal. Boleh sama, boleh juga
lebih tinggi," kata Sekda Benediktus.
150
