Page 150 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 150
Judul Gubenur Viktor Laiskodat telah Menetapkan UMP NTT 2022
Nama Media rri.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/ende/ekonomi/1270330/gubenur-viktor-laiskodat-telah-
menetapkan-ump-ntt-2022
Jurnalis Rosa Dalima
Tanggal 2021-11-24 22:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Benediktus Polo Maing (Sektetaris Daerah (Sekda) NTT) Dewan pengupahan ini terdiri
dari unsur pemerintah, unsur pengusaha atau pemberi kerja dalam hal ini Apindo (Asosiasi
Pengusaha Indonesia).Lalu dari unsur pekerja atau penerima kerja yang diwakili Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian dari unsur buruh,
ada Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Tugas
tim ini adalah menghitung UMP dan mengusulkan kepada Gubernur. Atas dasar usulan tersebut,
Gubernur tetapkan UMP
positive - Benediktus Polo Maing (Sektetaris Daerah (Sekda) NTT) Beberapa indikator yang
dipakai dalam perhitungan UMP adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, perhitungan batas atas
dan batas bawah upah serta upah Minimum tahun berjalan. Batas atas adalah 2.500.000 rupiah
dan batas bawah 50 persen dari batas atas atau 1.250.000 rupiah. Ada rumus untuk hitung
semua ini. Untuk pertumbuhan ekomominya dihitung dari kuartal IV tahun 2020 serta kuartal I,
II dan III tahun 2021. Sedangkan inflasi dihitung dari September 2020 sampai Septemeber 2021
year on year (YoY). Dengan formulasi ini, tim bekerja untuk hitung (UMP) di NTT
neutral - Benediktus Polo Maing (Sektetaris Daerah (Sekda) NTT) Jika ada persoalan antara
pemberi kerja dan penerima kerja, pengaduan dari pekerja disampaikan kepada Pemerintah
yakni Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Lalu pengawas fungsional dari dinas
memfasilitas proses mediasi. Kalau tidak selesai juga, baru diangkat ke lembaga tripartit. Kalau
tidak selesai lagi di tripartit, diteruskan ke pengadilan hubungan industrial untuk selesaikannya.
UMP ini jadi acuan minimal. Boleh sama, boleh juga lebih tinggi
Ringkasan
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT
Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 392/KEP/HK/2021 tanggal 19
November 2021. Penetapan tersebut didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT,
yakni sebesar Rp.1.975.000. Penetapan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
149