Page 145 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, khususnya
karyawan penerima upah.

BSU Subsidi Gaji sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu dengan besaran bantuan mencapai Rp 2,4
juta per orang dan dilanjutkan pada tahun ini dengan besaran hanya Rp 1 juta per penerima.

Menaker Ida Fauziyah memberikan kabar baik bagi para karyawan atau buruh di masa PPKM
Darurat ini. Sebab pihaknya akan mencairkan kembali Bansos BSU BPJS Ketenagakejaan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk
dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida.

Dijelaskan Menaker Ida, jumlah calon penerima BSU Subsidi Gaji ini mencapai kurang lebih 8
juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.

Adapun, kriteria pekerja yang akan mendapatkan BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakejaan di
antaranya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Pekerja/Buruh penerima Upah;

3. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan.

4. Pekerja berada di zona PPKM Level 3 dan 4
5. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah
Rp3,5 juta, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

6. Pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan
dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real
estate.

Besaran BSU Subsidi Gaji yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp1 Juta diberikan
sekaligus melalui transfer bank.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU Subsidi Gaji merupakan bentuk kepedulian pemerintah
terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi COVID-19," pungkasnya.***

144