Page 143 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 143
Kerja yang kini sedang diuji di MK. Jadi, tidak layak jika penetapan upah tetap memakai formula
tersebut.
“Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil,” tegasnya dalam konferensi persnya di Jakarta,
Rabu (24/11).
Kedua, kata Andi Gani, ada kabar mendadak bahwa besok merupakan sidang pembacaan
putusan gugatan uji materi terhadap UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu,
KSPSI meminta kepada MK yang besok akan mengumukan keputusan formil uji materi UU Cipta
Kerja bisa berlaku adil.
“Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan
benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepetingan
seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ketiga, pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini juga meminta Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah
dalam rangka penetapan upah minimum.
Andi Gani menegaskan aksi nanti merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang rencananya
akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021. Namun, rencana aksi besar gabungan dari
beberapa konfederasi buruh masih terus dikoordinasikan.
Andi Gani menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk tetap
menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit
KSPSI Roy Jinto mengatakan aksi unjuk rasa tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa
wilayah, salah satunya Jawa Barat.
Roy memastikan ribuan buruh di Jawa Barat akan turun ke jalan besok. Pertama, di depan
Gedung Sate Bandung yang rencananya akan dihadiri oleh 3.000 buruh. Kemudian, sekitar 5.000
buruh akan datang ke Jakarta.
“Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah
minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana,” kata Roy.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Sekjen KSPSI Hermanto Achmad, Ketua Umum PP
FSP KEP SPSI R. Abdullah, dan Bendahara Umum KSPSI Mustopo.
142
