Page 142 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 142
Judul Ajukan 3 Tuntutan, Buruh KSPSI Bakal Unjuk Rasa
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/858449/ajukan-3-tuntutan-
buruh-kspsi-bakal-unjuk-rasa
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-24 22:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil
neutral - Andi Gani Nena Wea (Presiden KSPSI) Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-
adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan
secara adil dan selalu ada untuk kepetingan seluruh rakyat Indonesia
negative - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan
Kulit KSPSI) Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua,
meminta upah minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana
Ringkasan
Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi unjuk
rasa di depan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
mengatakan ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh
terbesar di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurutnya, PP Nomor 36 Tahun
2021 merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang kini sedang diuji di MK. Jadi, tidak
layak jika penetapan upah tetap memakai formula tersebut.
AJUKAN 3 TUNTUTAN, BURUH KSPSI BAKAL UNJUK RASA
Ribuan buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi unjuk
rasa di depan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea
mengatakan ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut.
Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia menolak formula penetapan
upah minimum menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Menurutnya, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Cipta
141