Page 149 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 149
UPAH MINIMUM KOTA AMBON 2022 NAIK 3,22 PERSEN
Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja Kota Ambon, Steiven Patty memastikan Upah Minimum (UM)
Kota Ambon tahun 2021 yang nanti berlaku pada tahun 2022, naik dari Rp2.643.387 menjadi
Rp2.731.502, atau sekitar 3,22 persen.
"Dewan Pengupahan Kota Ambon telah melaksanakan rapat untuk penetapan penyusunan UM
Kota Ambon tahun 2021 yang pemberlakuan nya di tahun 2022. Dari hasil rapat penyusunan
tadi, Dewan Pengupahan sepakat untuk penetapan UM Kota Ambon tahun 2021 sebesar Rp
2.731.502,- nilai ini mengalami kenaikan sebesar 3,22 persen, dari UM Kota Ambon tahun 2020.
Dari nilai Rp2.643.387, atau ada kenaikan Rp88.115,-," terangnya di Balai Kota Ambon, Rabu
(24/11/2021).
Kadis mengatakan, untuk penetapan UM Kota Ambon ini, mengacu dari Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, yang detailnya didalam Peraturan Pemerintah 36 tahun
2021 tentang upah.
Ditambahkan, dalam penetapan UM, indikator yang digunakan dalam Dewan Penetapan Upah
itu adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku, tingkat inflasi Provinsi Maluku, disparitas
harga untuk Provinsi Maluku, termasuk jumlah rumah tangga yang ada, jumlah rumah tangga
yang bekerja, dan nilai UM Kota Ambon tahun 2020.
"Dalam Dewan Pengupahan itu ada unsur-unsur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),
Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dan juga dari statistik. Karena di dalam peraturan Pemerintah
Nomor 36, harus ada data-data yang bersumber dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini
statistik kota, sehingga data-data tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, disparitas harga, dan
lain-lain, yang dipakai dalam rumus penetapan upah minimum kota," tandasnya.
Setelah ada kesepakatan UM Kota Ambon, sebesar Rp 2.731.502,- Kadis mengatakan nantinya
akan diusulkan ke Walikota Ambon untuk minta persetujuan pengesahan dari Gubernur Maluku
yang nantinya dibuat dalam SK Gubernur Maluku."Rapat juga dihadiri dinas terkait antara lain,
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perikanan, Dinas
Perindag dan Dinas Perhubungan," ungkapnya.
148
