Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 152
Judul Belum Tetapkan UMP 2022, Gubernur Terancam Sanksi
Nama Media apahabar.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://apahabar.com/2021/11/belum-tetapkan-ump-2022-gubernur-
terancam-sanksi/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-24 22:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau
sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait
pemberhentian sementara atau permanen
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Rata-rata penyesuaian upah
minimum adalah 1,09 persen
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda)
segera menetapkan upah minimal provinsi (UMP) 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul
Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022
memiliki alasan tertentu.
BELUM TETAPKAN UMP 2022, GUBERNUR TERANCAM SANKSI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda)
segera menetapkan upah minimal provinsi (UMP) 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul
Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022
memiliki alasan tertentu.
Mengingat ketentuan tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka mandatorinya harus dilaksanakan.
Jika daerah tidak segera menetapkan UMP, maka akan ada sanksi tersendiri.
"Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain
seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen," kata
Chairul dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (24/11).
151
