Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 157
MENANTI GELOMBANG DEMO TOLAK KENAIKAN TIPIS UMP
JAKARTA - Sebanyak 50 ribu buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur akan mogok massal dan
menggelar aksi besar-besaran di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang cuma 1,2
persen atau Rp22.790 menjadi Rp1.891.567 per bulan.
Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat
menyebut, selain aksi, buruh se-Jatim juga berencana melakukan mogok kerja massal. "Seluruh
pimpinan buruh Jatim tengah rapat mempersiapkan aksi besar hingga mogok kerja massal
seluruh Jatim," kata Nuruddin.
Ia mengatakan aksi besar itu akan dilangsungkan selama beberapa hari pada pekan ini dan
pekan depan. Yakni, pada 25-26 dan 29-30 November 2021 mendatang.
Puluhan ribu buruh itu, lanjut dia, akan berangkat dari masing-masing kabupaten/kota secara
rombongan menggunakan bus, truk dan sepeda motor menuju titik kumpul. Lalu, longmarch ke
Gedung Negara Grhadi dan Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya.
"Tuntutannya, kami menolak ditetapkannya UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat
Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021," katanya.
Pihaknya juga menolak penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor
36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dalam penetapan UMP tahun 2022.
Ia juga mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merivisi surat keputusannya
tersebut. Ia meminta kenaikan UMP 2022 Jatim setidaknya sebesar 10 persen dari UMP 2021.
Nuruddin menyadari UMP 2022 Jatim memang akan berlaku hingga masing-masing
kabupaten/kota menetapkan UMK 2022 nanti. Namun, karena UMP Jatim itu pula, akan ada 9
daerah yang terancam tak memiliki kenaikan UMK pada 2022.
"Ini warning (peringatan). Jadi artinya kalau Bu Gubernur tetap menetapkan UMP menggunakan
PP No 36, besar kemungkinan UMK nanti menggunakan PP No 36. Ada 9 daerah yang berpotensi
tidak naik, khususnya ring 1," ucapnya.
Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP Jawa Timur
pada 2022 menjadi Rp1.891.567. Kenaikannya hanya sebesar Rp22.790 atau 1,2 persen dari
tahun sebelumnya, yakni Rp1.868.777.
"Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ungkap Plh Sekda Provinsi Jawa Timur,
Heru Tjahjono.
Penetapan ini berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021
tanggal 9 November 2021 perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Kemudian, Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 561/6393/SJ tanggal 15 Nopember 2021
perihal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ia mengklaim penetapan UMP 2022 Provinsi Jatim menggunakan formula penyesuaian upah
minimum dengan data-data statistik yang dirilis oleh BPS sebagai dasar perhitungan, baik itu
UMP maupun UMK 2022.
156
