Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul MPBI DIJ Tolak Penetapan UMP
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg15
Jurnalis wia/dri
Tanggal 2021-11-25 07:30:00
Ukuran 122x325mmk
Warna Warna
AD Value Rp 157.990.000

News Value Rp 789.950.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
neutral - Irsad Ade Irawan (Juru bicara MPBI DIJ) Jadi, percuma saja, naiknya tidak bisa untuk
mencukupi KHL

Ringkasan

Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2022 belum memuaskan kalangan pekerja. Mereka
pun turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Mereka menilai kenaikan UMP belum bisa
mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL). Massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh
Indonesia (MPBI) DIJ kemarin (24/11) menggelar aksi di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja.

MPBI DIJ TOLAK PENETAPAN UMP
Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2022 belum memuaskan kalangan pekerja. Mereka
pun turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan. Mereka menilai kenaikan UMP belum bisa
mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL).

Massa yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ kemarin (24/11)
menggelar aksi di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja.

Mereka menuntut gubernur DIJ perlu mencabut SK dan merevisi penetapan UMP dan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Sebab, menurut mereka, nominal kenaikan yangsudah
ditetapkan masih kurang dari angka Rp 3 juta sesuai dengan KHL buruh di DIJ. "Jadi, percuma
saja, naiknya tidak bisa untuk mencukupi KHL," kata juru bicara MPBI DIJ Irsad Ade Irawan di
sela unjuk rasa kemarin.

Dia menjelaskan, berdasar survei KHL buruh DIJ per Oktober lalu, besarnya KHL mencapai Rp
2,7 juta sampai Rp 3 juta. Sementara UMP 2022yang ditetapkan hanya Rp 1.840.915 juta atau
naik sekitar Rp 75.915 jika dibandingkan dengan UMP 2021.

18