Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan keamanan, bahkan ancaman dalam
penetapan upah minimum."Anehnya menteri tenaga kerja Minta didampingi Menteri Dalam
Negeri, Menteri Polhukam, Kejaksaan Agung, mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota
menjelaskan upah minimum ini harus sesuai ketetapan pemerintah, kata Saidyang juga menjabat
sebagai anggota pengurus pusat itu.

Selanjutnya Ia lalu mencontohkan adanya surat Kementerian Dalam Negeri yang menjatuhkan
sanksi terhadap keputusan pemerintah sebagai bentuk pendekatan ancaman dalam penetapan
UMP. "Kedua, ada rapat koordinasi dipimpin oleh Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung. Ini apa
mengancam?" ucap Said.

Said menilai, sanksi itu yang kemudian membatasi kepala daerah untuk menaikkan upah
minimum pekerja dengan layak. "Saya benar-benar akan melaporkan pada sidang ILO soal
proses-proses seperti ini. Bahwa telah terjadi pendekatan keamanan pada sosialisasi ke bawah,"
tuturnya.

Ia lalu membandingkan penentuan upah minimum di negara lain yang hanya dilakukan oleh
Kemnaker dan sejenisnya. Tidak ada campur tangan instansi lainnya.

Tapi di Indonesia, kata Said, justru Kemendagri ikut campur urusan pengupahan. "Saya ini
pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau jadi peserta
dalam rapat internasional ada Mendagri cawe-cawe ikut campur dalam penetapan upah
minimum," katanya. "Digabung saja sekalian Mendagri dan Menaker, enggak usah ada Kemnaker
sekalian." Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyebutkan rata-rata kenaikan UMP
2022 sebesar 1,09 persen. Namun demikian, angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-
masing provinsi.

Nantinya, gubernur yang akan menyesuaikan UMP dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Meski begitu, kalangan buruh menolak keras keputusan
tersebut karena kenaikan 1,09 persen jauh dari angka yang diusulkan KSPI yang berkisar 7
hingga 10 persen.
Ribuan buruh di seluruh Indonesia pada hari ini rencananya akan berunjuk rasa menentang
kebijakan UMP tersebut dengan mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi dan kantor Gubernur,
Walikota dan Bupati.

RR ARIYANI | BISNIS Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari
Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk
bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Maybank Indonesia mencatat perolehan laba sebelum pajak (PBT) tercatat Rp1,48 triliun, naik
sebesar 2,1 persen dari Rp1,45 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

21