Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 24
SOAL UMP, SAID IQBAL AKAN ADUKAN PEMERINTAH KE ILO
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal berencana mengadukan
pemerintah Indonesia ke organisasi buruh internasional (Internasional Labour
Organization/ILO). Penyebabnya, Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan
keamanan, bahkan ancaman dalam penetapan upah minimum.
"Anehnya menteri tenaga kerja minta didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Polhukam,
Kejaksaan Agung, mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota menjelaskan upah minimum
ini harus sesuai ketetapan pemerintah," ujar Said dalam konferensi pers di Youtube Bicarah
Buruh, Rabu (24/11/2021).
"Pertama, ada surat Kemendagri yang memberikan sanksi terhadap keputusan pemerintah.
Kedua, ada rapat koordinasi dipimpin oleh Menkopolhukam dan Kejaksaan Agung. Ini apa
mengancam?," lanjut Said Iqbal.
Dia menilai, sanksi tersebut jadi membatasi kepala daerah untuk menaikkan upah minimum
pekerja dengan layak.
"Saya benar-benar akan melaporkan pada sidang ILO soal proses-proses seperti ini. Bahwa telah
terjadi pendekatan keamanan pada sosialisasi ke bawah," tuturnya.
Sebagai anggota pengurus pusat ILO, dia menjelasakan bahwa di negara lain penentuan upah
minimum hanya dilakukan oleh Kemnaker dan sejenisnya. Tidak ada campur tangan instansi
lainnya. Tapi di Indonesia, kata dia, justru Kemendagri ikut campur urusan pengupahan.
"Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau
jadi peserta dalam rapat internasional ada mendagricawe-cawe ikut campur dalam penetapan
upah minimum," ungkapnya.
"Digabung asja sekalian mendagri dan menaker, enggak usah ada Kemnaker sekalian,"
sambungnya.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rata-rata kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.
Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing
provinsi. Nantinya, gubernur yang akan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, Iqbal menolak hal ini sebab angka 1.09 persen jauh dari angka yang diusulkan KSPI,
yakni 7 hingga 10 persen.
Sumber : bisnis.com.
23
