Page 238 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 238
Mendengar hal tersebut, KSP bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian
Kesehatan berkolaborasi mencarikan solusi pada permasalahan tersebut hingga akhirnya negara
penempatan mau kembali membuka pintunya bagi pekerja migran Indonesia. Sertifikat vaksin
merupakan salah satu isu yang terus dikawal oleh KSP.
Bahkan Kepala Staf Kepresidenan memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian isu ini.
Untuk itu, KSP kembali menggelar Rapat Koordinasi bersama Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Tenaga Kerja, secara daring dari Jakarta. Rakor tersebut membahas bagaimana
sertifikasi vaksin bagi para CPMI/PMI.
"Presiden Joko Widodo meminta agar para CPMI/PMI mendapat fasilitas untuk berangkat ke
negara tujuan penempatan, karena akan sangat berdampak untuk membantu agenda ekonomi,"
ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan.
Abetnego menjelaskan, selama ini Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh CPMI ketika
ingin berangkat ke negara penempatan. Mulai dari tidak terbacanya QR Code pada aplikasi
PeduliLindungi, hingga jenis vaksin CPMI tidak sesuai atau tidak diakui oleh pemerintah negara
tujuan penempatan.
Perwakilan Kemenaker Yusuf Setiawan memaparkan, negara penempatan yang masih terkendala
adalah Kuwait, lantaran negara tersebut tidak menerima CPMI yang mendapat jenis vaksin
Sinovac. Hingga akhirnya keberangkatan dan penempatan 176 CPMI/PMI ke Kuwait tertunda.
Sementara itu, beberapa negara memberikan syarat kepada para CPMI/PMI agar memperoleh
booster dengan vaksin Sinovac lebih dulu.
Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab menyarankan CPMI untuk
melakukan vaksin ulang, sedangkan untuk Qatar belum ada informasi resmi dari Pemerintah
Qatar terkait booster.
"Di Indonesia sendiri, keinginan untuk booster baru direncanakan pada tahun 2022, dengan
skema berbayar terkecuali untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) tidak perlu membayar apabila
memerlukan booster," ungkap Yusuf.
Adapun Dit. Binapenta Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker Edo menyampaikan,
aplikasi PeduliLindungi saat ini hanya mencantumkan NIK dan belum mencantumkan nomor
paspor pada sertifikat vaksin.
Kemudian pengembangan QR Code selanjutnya akan dilakukan pembahasan terkait
pengembangan teknis, agar nantinya dapat terbaca oleh negara penempatan CPMI/PMI.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf
mengatakan, nomor paspor belum dapat "digenerate" ke dalam sertifikat vaksin pada aplikasi
PeduliLindungi, sehingga membutuhkan waktu untuk dapat memasukkan nomor paspor
tersebut.
Anas pun memaparkan beberapa opsi untuk 'interoperabilitas' dan 'rekognisi' vaksin Indonesia
di negara lain. Pertama, verifikasi manual di setiap negara melalui masing-masing kedutaan
seperti melalui vaksin.dto.kemkes.go.id. Kedua, verifikasi antar sistem dengan interoperabilitas
yang aman.
Selain itu ada juga opsi verifikasi melalui contoh standar DIVOC (WHO), EU Standard. "Sehingga
sertifikat vaksin Indonesia dapat dihubungkan dengan standar DIVOC. Opsi ini masih dalam
proses dan diupayakan akan selesai pada bulan depan," ungkap Anas. Dikutip Antara. [gil].
237
