Page 243 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 243
Judul Buruh Jogja Gelar Mimbar Bebas, Desak Kebutuhan Hidup Layak Jadi
Acuan Upah 2022
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/11/24/510/1089085/buruh-
jogja-gelar-mimbar-bebas-desak-kebutuhan-hidup-layak-jadi-acuan-upah-
2022
Jurnalis Yosef Leon
Tanggal 2021-11-24 19:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY gabungan sejumlah serikat buruh mengadakan
mimbar bebas pekerja di kawasan Titik Nol KM pada Rabu (24/11/2021). Dalam kesempatan itu,
pekerja menyerukan sejumlah tuntutan diantaranya penetapan upah minimum sektoral di DIY
dan menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) yang telah dilakukan pekerja.
BURUH JOGJA GELAR MIMBAR BEBAS, DESAK KEBUTUHAN HIDUP LAYAK JADI
ACUAN UPAH 2022
JOGJA --Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY gabungan sejumlah serikat buruh
mengadakan mimbar bebas pekerja di kawasan Titik Nol KM pada Rabu (24/11/2021).
Dalam kesempatan itu, pekerja menyerukan sejumlah tuntutan diantaranya penetapan upah
minimum sektoral di DIY dan menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan
survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dilakukan pekerja.
Perwakilan MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP)
dan UMK untuk tahun 2022 tidak memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi
pekerja/buruh. Kondisi upah tetap murah meski menggunakan formula pengupahan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU)
Ciptaker No. 11/2020.
Menurut dia, buruh masih mengalami defisit ekonomi jika penetapan upah mengacu pada
ketentuan yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu yakni naik sebesar Rp75.915,53 sehingga
menjadi Rp1.840.915,57. Kondisi UMP itu naik sebesar 4,30 persen dibanding UMP tahun 2021.
Jika dibandingkan dengan survei KHL pihaknya, buruh masih mengalami defisit ekonomi antara
Rp800 ribu-Rp1 juta di sejumlah kabupaten/kota di DIY.
242
