Page 246 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Sekelompok buruh kembali akan menggelar aksi demostrasi menolak penetapan upah minimum.
Ini sekaligus memperpanjang gelombang protes yang dilayangkan buruh terhadap upah
minimum yang dinilai tak adil. Salah satu instrumen yang diprotes buruh adalah penggunaan PP
Nomor 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja yang dinilai tak tepat digunakan
sebagai landasan penetapan upah buruh.

DEWAN PENGUPAHAN: DEMO HAK KONSTITUSI BURUH, SEMOGA TAK BERIMBAS
KE IKLIM INVESTASI

Sekelompok buruh kembali akan menggelar aksi demostrasi menolak penetapan upah minimum.
Ini sekaligus memperpanjang gelombang protes yang dilayangkan buruh terhadap upah
minimum yang dinilai tak adil.

Salah satu instrumen yang diprotes buruh adalah penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai
aturan turunan UU Cipta Kerja yang dinilai tak tepat digunakan sebagai landasan penetapan
upah buruh.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz Wuhadji menilai dialog sosial perlu
dikedepankan oleh buruh dalam penentuan besaran upah. Ia menyebut, upah minimum bukan
harga mati, sehingga masih ada peluang untuk pekerja mendapatkan upah di atas itu.
"Penolakan itu dilakukan oleh sebagian serikat pekerja, itu hak konstitusi mereka, tapi kami
selalu sarankan sosial dialog terlebih dahulu, diskusi," katanya saat dihubungi Liputan6.com,
Rabu (24/11/2021).

Konstitusi lainnya pun melekat dan bisa dilakukan, misalnya melalui jalur hukum. Terkait dialog,
kata dia, buruh bisa melakukannya dengan kepala daerah setempat seperti gubernur. Atau pihak
lainnya bisa dilakukan dengan pengusaha.

Ujungnya, kata dia penentuan besaran upah akan dikembalikan kepada pengusaha sebagai
pemberi upah kepada pengusaha. Jadi, jika besaran upah diatas UMP, tentu dibolehkan jika
keadaan perusahaan menyanggupi hal tersebut.

"Besaran ini bukan harga mati, artinya itu tergantung dari kemampuan pengusaha, ini (upah
minimum) diregulasi, ujung-ujungnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, selama
tidak mengganggu cash flow, keluar-masuk nya uang, itu dibolehkan (upah lebih tinggi),"
paparnya.

Ia menambahkan, UMP bersifat sebagai jaring pengaman dengan konteks untuk perlindungan
upah bagi pekerja mengacu pertimbangan kemampuan perusahaan. Jadi, itu menurutnya tak
bisa dipukul rata.

"Kalau boleh jujur apakah yang menuntut itu buruh yang pelamar yang baru masuk kerja, atau
pengalaman di bawah satu tahun, seharusnya kalau boleh menuntut ya mereka-mereka yang
merasa itu," Karena, menurut Adi, untuk buruh di luar itu, besaran upah dihitung berdasarkan
produktivitas dan beban kerja yang diembannya. Sehingga hal ini bisa didiskusikan antara
pekerja dan pengusaha.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rencananya, ribuan buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta, besok, Kamis (25/11).

245