Page 244 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 244
Berdasarkan survei KHL pekerja DIY per Oktober 2021, besaran angka KHL pekerja buruh pada
lima kabupaten/kota adalah sebesar Rp3.067.048 untuk Kota Jogja; Sleman Rp3.031.576; Bantul
sebesar Rp3.030.625; Kulon Progo Rp2.908.031; dan Gunung Kidul sebesar Rp2.758.281.
Sementara, ketetapan upah 2022 yang dikeluarkan Gubernur DIY untuk wilayah di atas masing-
masing sebesar Rp.2.153.970 (Kota Jogja); Rp2.001.000 (Sleman); Rp1.916.848 (Bantul);
Rp1.904.275 (Kulonprogo); dan Rp1.900.000 (Gunung Kidul).
"Dilihat dari upah yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan memperhatikan kembali angka
kebutuhan hidup layak pekerja di lima kabupaten/kota di wilayah DIY, menunjukkan angka
defisit pendapatan yang cukup besar. Kenaikan upah lima persen yang ditetapkan Gubernur DIY
masih jauh dari harapan buruh," ungkapnya.
Irsyad berpendapat, kenaikan upah yang tidak signifikan mendongkrak kesejahteraan buruh ini
seharusnya dicarikan alternatifnya oleh pemerintah DIY. Terlebih, DIY punya Dana
Keistimewaann yang seharusnya mampu memiliki formula khusus dalam meningkatkan
kesejahteraan buruh. PP 36/2021 juga tidak layak dipatuhi sebagai penetapan upah buruh
karena mengurangi peran Dewan Pengupahan tingkat I, II dan III.
"Karena sekedar berdasarkan atas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sehingga aspirasi
pekerja buruh terancam kehilangan tempat," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan mengungkapkan, keputusan
Gubernur DIY terkait dengan kenaikan UMP 2022 yang jauh dari KHL harus diikuti tanggung
jawab Pemda DIY maupun kabupaten/kota untuk mendata dan memfasilitasi pekerja penerima
upah minimum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Untuk memastikan pekerja tidak kehilangan haknya sebagai warga negara dan bukti pemerintah
hadir mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan," katanya.
Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Sosial 3/2021 disebutkan bahwa orang tidak mampu
adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu
memenuhi kebutuhan dasar yang layak, sehingga sudah jelas bahwa pekerja penerima upah
minimum adalah orang tidak mampu. Terfasilitasinya pekerja penerima upah minimum akan
memberi kesempatan untuk bisa mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten/kota.
"Kehadiran pemerintah tidak saja membantu pekerja namun juga membantu pengusaha
sekaligus yang memang terbukti menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Pendataan DTKS
pekerja penerima upah harus dilaksanakan secara khusus dan menjadi masukan dalam
pengambilan kebijakan demi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
243
