Page 240 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 240
Bandung yang rencananya akan dihadiri oleh 3.000 buruh. Mereka meminta pemerintah untuk
menaikkan upah minimum secara layak, bukan hanya sekitar 1,09%.
"Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah
minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI Roy Jinto dalam konferensi pers, Kamis
(24/11/21).
Selain melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung sate, buruh juga bakal mengirimkan lebih
banyak anggotanya untuk pergi ke Jakarta, yakni 5.000 buruh bakal mendatangi di depan patung
kuda.
Dalam aksinya di Jakarta, buruh membawa beberapa tuntutan, yakni menolak formula
penetapan upah minimum menggunakan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Dengan cara ini, upah buruh diprediksi tidak akan naik signifikan meski
berjalan 10 tahun ke depan.
Kemudian ada kabar mendadak bahwa besok merupakan sidang pembacaan putusan gugatan
uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus
Law di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan
benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan
seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Andi Gani Nena Wea.
Selain itu, ada juga permintaan agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan
mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.
"Kami ingin dibuka ruang dialog, ruang argumentasi yang adil," sebut Andi Gani.
239
