Page 260 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 260
50.000 BURUH AKAN GERUDUK GEDUNG GRAHADI SURABAYA, TOLAK PENETAPAN
UMP JATIM
SURABAYA, - Gabungan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur akan menggelar aksi demonstrasi
besar-besaran di berbagai ruas jalan umum di Surabaya hingga di Rumah Dinas Gubernur Jatim,
Grahadi Surabaya.
Mereka mengklaim melakukan aksi unjuk rasa mulai Kamis (25/11/2021) hingga tanggal 30
November 2021.
Adapun jumlah buruh yang diperkirakan bakal menggeruduk gedung Negara Grahadi sebanyak
50.000 orang. Mereka berasal dari 38 kabupaten kota di Jatim.
Juru bicara Gasper, Jazuli mengungkapkan, aksi dilakukan karena para pekerja menilai Upah
Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemprov Jatim terlalu rendah.
"Kami akan melakukan aksi massa besar-besaran mulai tanggal 25, 26, 29 dan 30 November
202 untuk melawan kebijakan politik upah murah tersebut," ucap Jazuli saat dikonfirmasi, Rabu
(24/11/2021).
Dia menyebutkan, massa Gasper yang dilibatkan dalam aksi tersebut berjumlah 27 kelompok
serikat pekerja buruh.
"Kami menilai Gubernur Jawa Timur menerapkan kebijakan politik upah murah untuk menarik
investasi dengan mengorbankan rakyat Jawa Timur khususnya kaum buruh untuk dieksploitasi,"
tuding Jaz.
Persiapan yang dilakukan Gasper saat ini diklaim sudah maksimal.
Jaz mengaku telah menyerahkan surat pemberitahuan aksi ke Polda Jatim sejak tanggal 22
November 2021.
"Kami siang tadi sudah membahas dengan para pimpinan serikat kerja dan sudah kita bahas di
sana rencana awal kami juga akan datang di Grahadi, kayaknya besok kita akan kumpul di
Bundaran Waru dulu dan kita akan gelar orasi di titik jalan umum dulu," ungkap dia.
Dalam surat pemberitahuan itu, tercatat buruh berkumpul di titik awal bundaran Cito Surabaya.
Kemudian, mereka langsung berjalan ke Gedung Negara Grahadi dan di Kantor Gubernur Jatim
di Jalan Pahlawan Surabaya.
Berikut poin tuntutan massa: Pertama, menolak dengan tegas penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Timur tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022.
Kedua, tolak penerapan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang cipta kerja dan PP Nomor
36/2021 tentang pengupahan dalam penetapan Upah Minimum tahun 2022.
Kemudian tuntutan ketiga, Gubernur Jatim harus menetapkan upah minimum yang berkeadilan.
"Gubernur harus merevisi keputusannya kemarin dan menaikkan UMP Jatim sebesar 10 persen,
juga menaikkan (UM) di tingkatkan kabupaten kota sebesar 10 persen pula, serta berlakukan
(UM) sektoral unggulan di semua wilayah di Jatim. Yang terakhir adalah berlakukan
penangguhan kepada perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK," beber dia.
259
