Page 261 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 261
Jazuli menginginkan, Gubernur Khofifah berani mengambil keputusan yang memihak kaum
buruh.
Menurutnya, kewenangan Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan upah minimum baik itu UMP
maupun UMK sudah diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
yang sudah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dua payung hukum tersebut merupakan kewenangan yang tidak perlu adanya intervensi dari
Menteri Ketenagakerjaan maupun Menteri Dalam Negeri.
"Sejatinya Gubernur lah yang mengetahui kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya masing-
masing, kondisi di Jatim saat ini buruh berteriak karena penetapan UMP dinilai mencederai
muruah buruh," pungkas dia.
260
