Page 265 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 265
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh tersebut.
Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah
minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.
Menurutnya, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan begitu, belum tepat jika penetapan
upah menggunakan aturan turunannya.
"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegasnya dalam konferensi persnya di Jakarta,
Rabu (24/11/2021).
Kedua, KSPSI meminta MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa
berlaku adil. Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan
uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan
benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan
seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Ketiga, Pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini juga meminta Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam
rangka penetapan upah minimum.
Andi Gani menegaskan, aksi nanti merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang bakal
dilakukan pada 29 dan 30 November 2021. Namun, rencana aksi besar gabungan dari beberapa
konfederasi buruh masih terus dikoordinasikan.
Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI
Roy Jinto mengatakan, aksi yang dilakukan tidak hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa wilayah.
Salah satunya Jawa Barat.
Roy memastikan ribuan buruh di Jawa Barat akan turun ke jalan. Adapun titik aksi di Bandung
di antaranya, di depan Gedung Sate yang rencananya akan dihadiri oleh 3.000 buruh. Kemudian,
sekitar 5.000 buruh akan datang ke Jakarta.
"Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah
minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana," jelasnya.
(akr).
264
