Page 300 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 300
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Gunungkidul, Budiyono mengatakan, baru
separuh perusahaan yang menggaji karyawan dengan standar UMK.
Ia menyebut, perusahaan yang beroperasi di Gunungkidul bukanlah perusahaan besar sehingga
kesulitan dalam pemenuhan standar UMK."Sampai sekarang ini baru sekitar 50 sampai 60 persen
perusahaan yang mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan," kata Budiyono, Rabu
(24/11/2021).
Budiyono menambahkan, selain karena perusahaan yang beroperasi di Gunungkidul dalam skala
kecil, buruh di Gunungkidul juga cenderung mudah diajak bernegosiasi mengenai upah.
"Banyak pekerja yang memilih diam meskipun gajinya di bawah UMK, biasanya sejak awal juga
ada kesepakatan," jelasnya.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gunungkidul, Heru Tricahyanto tak menampik
jika kemampuan perusahaan masih rendah dalam menggaji pegawai. Namun ia menilai hal itu
tidak bisa dipandang dari satu sisi.
"Ada banyak faktor, bisa karena ketidakpatuhan atau ketidakmampua yang bisa jadi dirasakan
oleh pengusaha skala kecil atau mikro. UU Nomor 36/2021 tentang Pengupahan juga sudah
menyebutkan bahwa standar UKM dikecualikan bagi sektor usaha mikro," terang Heru.
Berdasarkan regulasi tersebut, Heru mengatakan upah pekerja di usaha mikro bisa ditentukan
sesuai dengan kesepakatan. Namun tetap berdasarkan indikator seperti paling sedikit 50% dari
rata-rata konsumsi masyarakat dan minimal 25% di atas batas garis kemisikinan di tingkat
provinsi.
"Kami harap agar pemerintah juga mampu menciptakan iklim berusaha yang sehat, terutama
dalam menyiasati situasi pandemi. Sebab hal itu juga berpengaruh pada kemampuan pengusaha
untuk menggaji pegawainya," tandas dia.
299
