Page 302 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 302
Sekadar diketahui, serikat buruh dari berbagai wilayah di Indonesia menolak penetapan upah
minimum tahun 2022. Alasan penolakan itu karena upah minimum dihitung berdasarkan PP 36
Tahun 2021 yang menginduk kepada UU Cipta Kerja.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan mengumumkan nasib UU Cipta Kerja besok,
Kamis (25/11/2021).
Judicial review sebelumnya diajukan oleh belasan elemen masyarakat yang meminta UU tersebut
dicabut dan dibatalkan MK.
"Ini dijadikan alasan oleh serikat pekerja untuk menolak UMK karena UU Cipta Kerja sedang di-
judicial review, ketika MK belum memutuskan apakah UU Cipta Kerja sah atau tidak, maka
selama belum ada putusan MK, UU itu dapat dilaksanakan atau diikuti," ujar Holyness dalam sesi
wawancara secara virtual, Rabu (24/11/2021).
Dari segi hukum, katanya, UU Cipta Kerja tetap dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada
azas praduga keabsahan. Selama UU itu masih bisa dilaksanakan, maka penetapan UMK sesuai
aturan yang berlaku, yaitu ke UU Cipta Kerja dan PP 36," katanya.
"Saya rasa UU ini sangat mengunci pemerintah dalam hal ini gubernur, karena ini program
strategis nasional, pemda harus ikuti dan merujuk ke UU," ujar Holyness menjelaskan.
301
