Page 301 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 301

Judul               Nasib UU Cipta Kerja Diumumkan MK Besok, Sahkah Penetapan UMK
                                    2022?
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://news.detik.com/berita-jawa-barat/5825715/nasib-uu-cipta-
                                    kerja-diumumkan-mk-besok-sahkah-penetapan-umk-2022
                Jurnalis            Yudha Maulana
                Tanggal             2021-11-24 18:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Holyness  N  Singadimedja  (Pakar  Hukum  dari  Universitas Padjadjaran)  Ini  dijadikan
              alasan oleh serikat pekerja untuk menolak UMK karena UU Cipta Kerja sedang di- judicial review,
              ketika MK belum memutuskan apakah UU Cipta Kerja sah atau tidak, maka selama belum ada
              putusan MK, UU itu dapat dilaksanakan atau diikuti

              neutral - Holyness N Singadimedja (Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran) Dari segi hukum,
              katanya,  UU  Cipta  Kerja  tetap  dapat  dilaksanakan  dengan  mengacu  kepada  azas  praduga
              keabsahan. Selama UU itu masih bisa dilaksanakan, maka penetapan UMK sesuai aturan yang
              berlaku, yaitu ke UU Cipta Kerja dan PP 36


              Ringkasan

              Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Holyness N Singadimedja menegaskan UU
              Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) masih tetap jadi acuan penetapan
              upah minimum provinsi (UMP), meskipun saat ini statusnya masih dilakukan judicial review di
              Mahkamah Konstitusi (MK). Sekadar diketahui, serikat buruh dari berbagai wilayah di Indonesia
              menolak penetapan upah minimum tahun 2022. Alasan penolakan itu karena upah minimum
              dihitung berdasarkan PP 36 Tahun 2021 yang menginduk kepada UU Cipta Kerja.


              NASIB UU CIPTA KERJA DIUMUMKAN MK BESOK, SAHKAH PENETAPAN UMK 2022?

              Pakar Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Holyness N Singadimedja menegaskan UU
              Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) masih tetap jadi acuan penetapan
              upah minimum provinsi (UMP), meskipun saat ini statusnya masih dilakukan judicial review di
              Mahkamah Konstitusi (MK).





                                                           300
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306