Page 46 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 46
Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sukmayana mengatakan,
berdasarkan hasil rapat terakhir bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, belum ada
kepastian nilai UMK Bogor, karena berlangsung deadlock.
Dalam rapat tersebut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpendapat besaran UMK 2022
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021
tentang pengupahan.
Namun serikat buruh sepakat menolak formulasi pengupahan yang berdasarkan dua peraturan
tersebut. "Sikap kami jelas menolak UU Cipta Kerja, yang Insya Allah putusan formil besok (hari
ini) di Mahkamah Agung," ujar Sukmayana
Serikat buruh Kabupaten Bogor kata dia, menuntut kenaikan UMK sebesar tujuh hingga 10
persen. Permintaan tersebut sudah disampaikan oleh perwakilan serikat buruh pada rapat Dewan
Pengupahan Kabupaten Bogor.
Menurut dia, jika formulasi pengupahan masih berdasar pada PP 36, maka satu hingga lima
tahun ke depan UMK di Kabupaten Bogor tidak akan naik. Pasalnya, formulasi UMK didasarkan
pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
"Misalnya pertumbuhan ekonomi 5 persen, inflasinya 2,2 persen, ada pembaginya, angka atas
angka bawah. Ketika hasil hitungannya di bawah UMK tahun lalu, ya otomatis tidak pernah naik,"
ucap Sukmayana.
Karena itu, dia memastikan para serikat buruh akan melakukan aksi protes dengan turun ke
jalan hari ini (25/11).
Ada tiga agenda aksi yang akan dilakukan oleh para buruh Pertama, mengawal putusan MK
terkait gugatan UU Ciptakerja.
Kedua, unjuk rasa di Pemprov Jabar, dan ketiga aksi di Kabupaten Bogor. "Kita akan lakukan
seefektif mungkin.
Semua akan melakukan aksi, terlepas ada kebijakan mengenai PP 36 ini, ketegasan pemerintah
dipertaruhkan," kata dia.
Selain Kabupaten Bogor kepastian Upah Minimum Kota Bogor juga baru bisa dipastikan hari ini
(25/11). Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor Elia Buntang mengatakan, pembahasan UMK
masih berjalan.
Saat ini upah minimum Kota Bogor mencapai Rp 4,1 juta.
"UMK Kota Bogor 2022 masih dalam pembahasan. Minimal 25 November 2021 ini sudah ada
hasilnya. Selanjutnya bisa kami rekomendasi segera kepada Pemprov Jawa Barat," ucap Elia.
Sebelumnya Provinsi Jawa Barat sudah lebih dulu mengumumkan kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022 menjadi Rp 1.841.487 atau naik 1,72 persen dari sebelumnya Rp 1.810.351.
(abi/c)
45
