Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Dikatakan Asep, kebijakan pemerintah pusat untuk menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021
dalam menentukan upah tahun 2022, sangatlah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat
ini. Sebab kebutuhan pokok terus naik di tengah pandemi Covid-19.

"Secara logika saja kenaikan 0,49 itu jauh di atas rata-rata per kapita yang dikonsumsi oleh
buruh. Sehingga kami menuntut Ph. Wah Kota Cimahi menaikkan upah minimal 10 persen,' tegas
Asep.

Apabila aksi hari ini nihil di mana UMK tahun 2022 hanya naik 0,94 persen, pihaknya mengancam
akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. 'Tidak ada jalan lagi bagi kami, kalau aksi kooperatif
dan persuasif ini sudah tidak bisa dilakukan, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,"
tuturnya.

Sekretaris DPK Apindo Kota Cimahi, Christina mengatakan, tuntutan kenaikan upah 10 persen
yang diinginkan para pekerja tentunya akan sangat memberatkan perusahaan. Terlebih saat ini
pandemi Covid-19 masih melanda. "Iya kondisi saat ini jangankan 10 persen, 1 persen aja berat.
Bisa bertahan dengan upah sekarang saja udah bersyukur," katanya.

Meski begitu, pihaknya akan tetap mematuhi keputusan dari pemerintah perihal UMK tahun
2022. "Untuk mengenai pengupahan kan ada PP baru, ya kita ikut PP itu, ikut pemerintah," ucap
Christina.
Menanggapi aksi buruh, Plt. Wah Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan, besaran UMK Cimahi 2022
bakal naik. Besaran kenaikan diperkirakan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar
2022 yang naik sebesar Rp 31.135. "Untuk UMK Cimahi 2022 kemungkinan ada kenaikan.
Naiknya walaupun hanya 0,9% atau sekitar dari 1 % lah tapi tetap naik. Ya kisaran Rp 30 ribuan
juga," ujarnya.

Mengenai tuntutan buruh atas kenaikan UMK Cimahi sebesar 10%, Ngatiyana meminta semua
pihak terkait melakukan komunikasi dan koordinasi. "Koordinasi yang paling penting. Untuk
menentukan UMK nanti oleh Dewan Pengupahan beserta serikat pekerja/serikat buruh yang
terdaftar," jelasnya.

Pihaknya berharap, penetapan UMK Cimahi 2022 berlangsung lancar dan disepakati semua
pihak. Termasuk, menaati aturan terkait upah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. "Yang penting lancar dan tidak langgar aturan. Karena kalau melanggar ada sanksinya,
sehingga semua pihak harus menyadari hal itu dengan menaati aturan," tuturnya.

Kab. Bandung

Di Kabupaten Bandung, sekitar 100 buruh yang tergabung dalam organisasi kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSPSI), melakukan
aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Pemkab Bandung di Soreang, Rabu.
Selain dari massa FSPSI, juga hadir dari massa buruh DPD KSPN Kabupaten Bandung, yang juga
menggelar aksi serupa dan bergabung dengan massa buruh lainnya yang sudah lebih awal
datang.

Mereka menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Bandung 2022 antara 8-10 persen
dari UMK 2021, yang sedang berjalan Rp 3.241.000/bulan.

Tidak lama setelah berorasi, perwakilan massa buruh langsung diterima pejabat Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, selain jajaran OPD Kabupaten Bandung lainnya untuk
melakukan audiensi.

49