Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 51
Para buruh menyampaikan tuntutannya kenaikan UMK 2022 yang berpihak dan berkeadilan,
minimal 5 persen dari tuntutan tertinggi 10 persen. Pejabat Dinas Ketenagakerjaan yang
menerima perwakilan para buruh itu berusaha untuk menampung dan menerima aspirasi para
buruh itu, dan kemudian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten
Bandung H. Rukmana.
Ketua DPC FSPSI Kabupaten Bandung, Adang mengatakan, bahwa massa buruh mendatangi
kantor Pernkab Bandung untuk menuntut kenaikan UMK 2022 antara 8-10 persen. 'Kami
berharap Bupati Bandung merekomendasikan penetapan kenaikan UMK 2022 sebesar 8-10
persen," harap Adang dalam orasinya.
Adang mengharapkan kepada Bupati Bandung, ada kepastian kenaikan UMK Kabupaten Bandung
2022. Sebelum ada kepastian dalam penetapan besaran UMK itu, massa buruh akan tetap
bertahan di Kantor Pemkab Bandung sampai ada kepastian penetapan besaran kenaikan upah
tersebut.
Para buruh hanya berharap kepada Bupati Bandung, untuk memperlihatkan kanyaahnya karena
ia dipilih oleh rakyat di antaranya para buruh. "Kita menuntut kanyaah bupati kepada para
pekerja," ungkapnya.
Ia mengatakan, para buruh hanya berharap kebutuhan makan dan minum sehari-harinya
terpenuhi. Sementara itu, Ketua DPD KSPN Kabupaten BandungTajudin mengatakan, para buruh
melaksanakan aksi unjuk rasa karena sebelumnya ada informasi di 27 kabupaten/kota di Provinsi
Jabar tidak akan ada kenaikan UMK 2022, di antaranya di Kabupaten Bandung.
"Sampai saat ini, angka rekomendasi UMK Kabupaten Bandung belum ada. Rekomendasi yang
pantas untuk buruh Kabupaten Bandung," katanya.
Tajudin mengungkapkan, berdasarkan informasi di lapangan, kenaikan UMK 2022 sebesar 0.9
persen. Jika kenaikannya sebesar itu, katanya, artinya upah kerja hanya naik Rp 31.000/bulan
atau sebesar Rp 1.000 per hari.
"Ada informasi UMK 2022 tak ada kenaikan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan makan Rp
15.000 sekali makan, sehingga para buruh sangat dirugikan jika kenaikan upah hanya Rp 1.000
per hari. Sementara kebutuhan makan selama sebulan bisa Rp 1,5 juta dan ditambah trans-
fortasi Rp 600.000 per bulan," ungkapnya.
Tajudin juga berharap kepada pemerintah, untuk mempertimbangkan tuntutan para buruh
tersebut Diketahui, sekitar 80 persen buruh di Kabupaten Bandung sudah berkeluarga, dan
memiliki tanggungan istri dan anak. Balikan ada yang sudah memiliki cucu.
Ia mengungkapkan, sangat penting untuk memperjuangkan standar pengupahan. "Bagi saya
perjuangan UMK, bukan hanya untuk saya sendiri sebagai buruh tapi untuk istri dan anak serta
para buruh lainnya. Kita ingin upah itu naik secara adiL Naik 8 persen cukup adil," ujarnya.
Sekretaris DPC FSPSI Kabupaten Bandung, Rochman mengatakan, para buruh berusaha untuk
meningkatkan kualitas produksi. "Kami akan melakukan aksi mogok kerja, jika pemerintah tidak
menaikkan upah kerja," katanya. (B. 110/ B.105)"
Caption:
BURUH yang tergabung dalam DPC FSPSI Kabupaten Bandung melakukan aksi unjuk rasa
menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Bandung 2022 antara 8-10 persen dari
UMK 2021 dl depan Pemkab Bandung, Soreang. Rabu (24/11).
50
